Minyak Goreng Langka, Ketua KPK Dorong Pemerintah Buat Sistem Informasi Neraca Komoditas
Jum'at, 11 Maret 2022 - 10:40 WIB
loading...
A
A
A
"Ini hanya untuk di nasional. Sementara harga di Indonesia juga lebih rendah lagi bilamana dibandingkan dengan harga di luar negeri. Artinya bisa saja para pemilik perkebunan dan produsen minyak goreng itu bisa bermain karena disparitas harga itu," ungkapnya.
Dugaan lainnya, kata Firli, kemungkinan ada penahanan stok karena harga DMO yang berada di bawah harga pasar. Menurutnya, ini yang harus diatur oleh pemerintah.
"Kemudian, bisa saja dimungkinkan adanya pelaku usaha baru, memanfaatkan harga yang DMO Rp9.300 sementara harga pasar Rp15.300 (selisih Rp6.000). Di sini, pelaku-pelaku yang mencari keuntungan kan bisa," tandasnya.
Karena itu, Firli mendorong dibuatnya sistem informasi terkait dengan neraca komoditas dari mulai hulu sampai hilir seperti Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu bara (Simbara) yang baru diluncurkan baru-baru ini.
"Mulai dari produsen, distributor, industri, konsumsi. Jadi tidak ada penyimpangan. Jadi terintegrasi dengan sistem yang mencontoh sistem Simbara, kali ini untuk sistem nasional neraca komoditas. Sistem ini untuk melihat dan menentukan berapa kebutuhan dalam negeri, apakah untuk industri atau untuk konsumsi masyarakat," paparnya.
Melalui sistem nasional neraca komoditas, lanjut Firli, kita bisa melihat berapa untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhannya, berapa untuk yang didistribusikan untuk masyarakat dan industri. Maka dengan begitu akan terjadi keseimbangan.
Dugaan lainnya, kata Firli, kemungkinan ada penahanan stok karena harga DMO yang berada di bawah harga pasar. Menurutnya, ini yang harus diatur oleh pemerintah.
"Kemudian, bisa saja dimungkinkan adanya pelaku usaha baru, memanfaatkan harga yang DMO Rp9.300 sementara harga pasar Rp15.300 (selisih Rp6.000). Di sini, pelaku-pelaku yang mencari keuntungan kan bisa," tandasnya.
Karena itu, Firli mendorong dibuatnya sistem informasi terkait dengan neraca komoditas dari mulai hulu sampai hilir seperti Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu bara (Simbara) yang baru diluncurkan baru-baru ini.
"Mulai dari produsen, distributor, industri, konsumsi. Jadi tidak ada penyimpangan. Jadi terintegrasi dengan sistem yang mencontoh sistem Simbara, kali ini untuk sistem nasional neraca komoditas. Sistem ini untuk melihat dan menentukan berapa kebutuhan dalam negeri, apakah untuk industri atau untuk konsumsi masyarakat," paparnya.
Melalui sistem nasional neraca komoditas, lanjut Firli, kita bisa melihat berapa untuk produksi dan jumlah yang dihasilkan, berapa kebutuhannya, berapa untuk yang didistribusikan untuk masyarakat dan industri. Maka dengan begitu akan terjadi keseimbangan.
Lihat Juga :
