Pemilu 2024 Ditunda, Sekjen PDIP: Orang di Sekitar Tak Paham Kehendak Presiden Jokowi
Kamis, 03 Maret 2022 - 14:47 WIB
loading...
A
A
A
"PDIP menegaskan apa yang disampaikan PDIP senafas dengan Jokowi. Presiden Jokowi sudah mengatakan jika ada yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tiga periode itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya. Sikap politik PDIP senafas dengan sikap Jokowi," kata Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Langgar Konstitusi
Hasto mengungkapkan seorang pemimpin diukur dari konsistensi sikapnya. Jokowi tetap konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga menolak penundaan Pemilu 2024. "Kami setia pada jalan konstitusi. Itu fundamental yang amat penting dalam menjalankan seluruh demokrasi dan tata pemerintahan negara," ungkap Hasto Kristiyanto.
PDI Perjuangan disebutkannya tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara kami kokoh dalam jalan konsitusi. "Kenapa ketaatan pada konstitusi itu penting karena konsitusi berasal dari falsafah, hukum dasar bangsa. Untuk menjalankan UUD semua wajib taat pada konstitusi," jelas Hasto.
Menurut Hasto, amat penting melihat aspek legalitas kekuasaan, di mana rakyat berdaulat, yakni mekanisme pemilu 5 tahun sudah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati.
Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Dinilai Langgar Konstitusi
Hasto mengungkapkan seorang pemimpin diukur dari konsistensi sikapnya. Jokowi tetap konsisten menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan juga menolak penundaan Pemilu 2024. "Kami setia pada jalan konstitusi. Itu fundamental yang amat penting dalam menjalankan seluruh demokrasi dan tata pemerintahan negara," ungkap Hasto Kristiyanto.
PDI Perjuangan disebutkannya tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara kami kokoh dalam jalan konsitusi. "Kenapa ketaatan pada konstitusi itu penting karena konsitusi berasal dari falsafah, hukum dasar bangsa. Untuk menjalankan UUD semua wajib taat pada konstitusi," jelas Hasto.
Menurut Hasto, amat penting melihat aspek legalitas kekuasaan, di mana rakyat berdaulat, yakni mekanisme pemilu 5 tahun sudah menjadi kultur demokrasi yang harus dihormati.
Lihat Juga :
