Timwas Covid-19 DPR: Biofarma Siap Produksi RT-PCR dalam Satu Bulan

Jum'at, 24 April 2020 - 07:53 WIB
loading...
Timwas Covid-19 DPR:...
Tim Pengawas Covid-19 DPR bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung, Kamis 23 April 2020. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - PT Biofarma (Persero) terus mempercepat proses produksi Rapid Test berbasis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk memeriksa virus Corona atau Covid-19.

Apabila tidak ada halangan, Biofarma siap memproduksi RT-PCR lokal dalam satu bulan ke depan.

“Dari laporan yang disampaikan direktur Biofarma RT-PCR tersebut akan disiap diproduksi massal dalam waktu satu bulan ke depan. Ini tentu kabar gembira karena salah satu kesulitan adanya rapid test massal di Tanah Air karena kita masih tergantung RT-PCR dari luar negeri. Itu rebutan dengan negara lain,” ujar Ketua Tim Pengawas Covid-19 DPR untuk Kunjungan Kerja Wilayah Jawa Barat Cucun Ahmad Sjamsurijal, usai pertemuan dengan Direksi PT Biofarma di Bandung, Kamis 23 April 2020.

Untuk diketahui, DPR membentuk Tim Pengawas Penanganan Covid-19 untuk memantau berbagai langkah pemerintah dalam mempercepat penanggulangan pandemi Corona di Tanah Air.

Tim ini dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Tim Pengawas DPR untuk Covid-19 melakukan pengawasan ke beberapa zona merah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat. (Baca juga: Ramadhan Saat Covid-19, Jokowi: Puasa Ibadah Pribadi Tanpa Perlu Saksi ):

Tim yang ke Jawa Barat dipimpin oleh Cucun Ahmad Sjamsurijal dengan anggota Diah Pitaloka (PDIP), Selley Andriani (PDIP), Dewi Asmara (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), Sitti Mukaromah (PKB), Ali Taher (PAN), Nur Azizah (PKS), dan Nurhayati (PPP).

Dalam kunjungan kerja di Jawa Barat, Tim Pengawas DPR untuk Covid-19 bertemu dengan direksi PT Biofarma dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Ketua Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 wilayah Jabar.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia membutuhkan rapid test massal untuk memetakan para pasien yang positif Covid-19.

Pemetaan pasien positif Covid-19 ini penting karena akan memudahkan proses tracing dan proses isolasi orang-orang yang sempat kontak dengan pasien positif. Dengan demikian rantai penularan Covid-19 bisa dengan mudah untuk diputus.

“Selama ini rapid test massal tidak bisa cepat dilaksanakan karena kita kekurangan RT-PCR sehingga banyak orang positif Covid tanpa gejala (OTG) yang menjadi salah satu rantai utama penularan wabah corona di Tanah Air,” katanya.

Selain RT-PCR, lanjut Cucun, PT Biofarma juga siap memproduksi vaksin Covid-19. Saat ini Biofarma bekerja sama Kementerian Riset dan Teknologi membuat konsorsium penemuan vaksin Covid-19 Indonesia.

Anggota konsorsium ini Balitbangkes, Lembaga Eijkman, dan beberapa universitas terkemuka di Tanah Air.

“Konsorsium ini menargetkan bibit vaksin bisa ditemukan akhir tahun ini sehingga tahun depan bisa diproduksi vaksin secara massal. Kita memberikan apresiasi atas berbagai upaya dari Biofarma ini,” ujarnya.

Politikus PKB ini menyampaikan dalam pertemuan tersebut Biofarma juga menyampaikan keluhan terkait masih panjangnya rantai birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, keluhan ini tentu harus ditindaklanjuti dan akan disampaikan kepada pemerintah karena dalam kondisi darurat Covid-19, peran Biofarma sebagai Holding BUMN di bidang farmasi sangat dibutuhkan.

“Dalam kondisi darurat harusnya dimungkinkan pemangkasan birokrasi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, kendati unsur transparan dan akuntabilitasnya harus tetap terjaga,” katanya.

Sementara itu dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil di Pendopo Gubernur Gedung Pakuan Bandung, Tim Pengawas DPR menerima masukan akan pentingnya rapid test massal di daerah yang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bahkan Ridwan Kamil menilai akan percuma dilakukan PSBB tanpa dibarengi dengan rapid test massal. Selain itu Gubernur Jawa Barat juga meminta agar ada prioritas bagi warganya baik dalam penanganan sisi Kesehatan maupun dalam distribusi social safety net mengingat penduduk Jabar merupakan terpadat di Indonesia.

“Tentu masukan ini juga akan kami kaji dan kami sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Covid-19 untuk segera ditindaklanjuti,” kata Cucun.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Dadan Hindayana Cs Terjerat...
Dadan Hindayana Cs Terjerat Korupsi, DPR Perketat Pengawasan Tata Kelola di BGN
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Komisi III DPR Nilai...
Komisi III DPR Nilai Kasus Amsal Sitepu Janggal, Proses Hukum Tak Objektif
Rekomendasi
Buka Peluang Global,...
Buka Peluang Global, BRImo Kini Hadirkan Reksa Dana USD Batavia untuk Investor
Titik-titik Demo di...
Titik-titik Demo di Jakarta Hari Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif
Lulus PMKNU, Gus Salam...
Lulus PMKNU, Gus Salam Penuhi Syarat Administratif Calon Ketua Umum PBNU
Berita Terkini
Jaksa Agung Serahkan...
Jaksa Agung Serahkan Hasil Pemulihan Aset Rp1,22 Triliun ke Purbaya
Pangdivif 2 Kostrad...
Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Primadi Pimpin Sertijab Jabatan Strategis, Ini Namanya
Tarian Tradisional Sambut...
Tarian Tradisional Sambut Kedatangan Presiden Jerman Steinmeier di Halim
Kasus Kuota Haji, KPK...
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Bos Maktour Hari Ini
Presiden Jerman Steinmeier...
Presiden Jerman Steinmeier Tiba di Indonesia, Berikut Agenda Lengkapnya
Nama Dirjen Bea Cukai...
Nama Dirjen Bea Cukai Disebut di Persidangan, Siapa Layak Jadi Penggantinya?
Infografis
Jika Berperang, Angkatan...
Jika Berperang, Angkatan Darat Inggris Bisa Musnah dalam 6 Bulan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved