Soroti Isu 3 Periode, TGB: Jokowi Tegaskan Tak Ada Penambahan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu
Jum'at, 25 Februari 2022 - 21:25 WIB
loading...
Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi tak habis pikir dengan wacana dari para elite politik yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) , Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi tak habis pikir dengan wacana dari para elite politik yang mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda. Begitu pula dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak tertarik untuk memperpanjang masa jabatan. Baca juga: Demokrat Sebut Usulan Cak Imin Tunda Pemilu Bisa Jerumuskan Presiden
"Akhir-akhir ini masih banyak wacana tentang penundaan Pemilu. Bahwa Kepala Negara Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan terbuka telah menegaskan bahwa tidak ada penambahan periode masa jabatan Presiden, perpanjangan waktu jabatan dalam satu periodenya, maupun penundaan Pemilu secara umum," tegas TGB di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Setidaknya, publik mencatat hal tersebut disampaikan pada Maret 2021, September 2021, dan pada Desember 2019. Dorongan ini secara langsung atau tidak langsung akan mendegradasi wibawa dan marwah Kepresidenan dari Presiden Jokowi.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan tidak tertarik untuk memperpanjang masa jabatan. Baca juga: Demokrat Sebut Usulan Cak Imin Tunda Pemilu Bisa Jerumuskan Presiden
"Akhir-akhir ini masih banyak wacana tentang penundaan Pemilu. Bahwa Kepala Negara Presiden Joko Widodo dalam banyak kesempatan terbuka telah menegaskan bahwa tidak ada penambahan periode masa jabatan Presiden, perpanjangan waktu jabatan dalam satu periodenya, maupun penundaan Pemilu secara umum," tegas TGB di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Setidaknya, publik mencatat hal tersebut disampaikan pada Maret 2021, September 2021, dan pada Desember 2019. Dorongan ini secara langsung atau tidak langsung akan mendegradasi wibawa dan marwah Kepresidenan dari Presiden Jokowi.
Lihat Juga :
