Usut Kasus Binomo, Bareskrim Lacak Seluruh Aset Milik Indra Kenz

Jum'at, 25 Februari 2022 - 16:33 WIB
loading...
Usut Kasus Binomo, Bareskrim Lacak Seluruh Aset Milik Indra Kenz
Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan tracing asset atau pelacakan aset milik dari tersangka dugaan penipuan aplikasi Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan tracing asset atau pelacakan aset milik dari tersangka dugaan penipuan aplikasi Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz . Tracing itu dilakukan untuk seluruh aset yang diduga didapatkan oleh Indra Kenz dari aplikasi Binomo.

"Kemudian tindak lanjut dari penyidikan, pertama, penyidik lakukan tracing terhadap aset milik IK (Indra Kenz), yang terkait dengan transaksi yang dilakukan yang ada hubungan dengan perkara kasus ini," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/2/2022).



Kemudian, kata Ramadhan, saat ini penyidik juga akan melakukan pengujian laboratorium forensik terhadap unggahan video yang dilakukan oleh Indra Kenz terkait aplikasi Binomo.

"Kedua, penyidik uji laboratorium terhadap video yang dibuat disebar milik tersangka IK," kata Ramadhan.

Bareskrim Polri resmi menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga TPPU terkait Aplikasi Binomo. Indra Kenz dengan pasal berlapis setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan Aplikasi Binomo.

Ramadhan menyebut dari jeratan pasal yang disematkan, Indra Kenz terancam hukuman kurungan penjara selama 20 tahun. "Ancaman terhadap yang bersangkutan 20 tahun," papar Ramadhan.

Adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.
(kri)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1147 seconds (0.1#10.140)