7 Parpol Kuasai 13,6 Juta Suara Pada Pemilu 2019, HT: Satu Koalisi Kontestasi Pencapresan Diwacanakan
Kamis, 24 Februari 2022 - 05:31 WIB
loading...
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Non-Parlemen, Rabu (23/2/2022). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) , Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024 . Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu 13,6 juta suara.
"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Non-Parlemen, Rabu (23/2/2022). Baca juga: Pertemuan Parpol Non-Parlemen Bakal Berlanjut, HT: Kami Akan Bentuk Sekretariat Bersama
Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan ini adalah silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu tahun 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024.
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk Pencapresan di pemilu tahun 2024," kata Hary.
Hary mengungkapkan hal tersebut mengikuti jalur suara 25%. Diketahui mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20% saja. Namun, juga perolehan suara hasil Pemilu minimal 25%.
Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%. "Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%," ungkapnya.
Keempat, pertemuan tersebut juga dibahas untuk membentuk Sekretariat Bersama. "Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru," tuturnya.
Kelima, adanya kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi yang masih akan dimatangkan. "Ada usulan Koalisi Partai Parlemen masa depan, ada usulan lagi Koalisi Partai Nusantara, nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," jelas Hary.
Nantinya, nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi. Baca juga: Silaturahmi 6 Petinggi Parpol Non-Parlemen, Ketum PKP: Poros Baru Perpolitikan Nasional
Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan perwakilan Ketua Umum Partai Hanura.
"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Non-Parlemen, Rabu (23/2/2022). Baca juga: Pertemuan Parpol Non-Parlemen Bakal Berlanjut, HT: Kami Akan Bentuk Sekretariat Bersama
Hary selaku penggagas pertemuan tersebut mengatakan, pertama, pertemuan ini adalah silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu tahun 2019. Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024.
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk Pencapresan di pemilu tahun 2024," kata Hary.
Hary mengungkapkan hal tersebut mengikuti jalur suara 25%. Diketahui mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20% saja. Namun, juga perolehan suara hasil Pemilu minimal 25%.
Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%. "Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%," ungkapnya.
Keempat, pertemuan tersebut juga dibahas untuk membentuk Sekretariat Bersama. "Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru," tuturnya.
Kelima, adanya kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi yang masih akan dimatangkan. "Ada usulan Koalisi Partai Parlemen masa depan, ada usulan lagi Koalisi Partai Nusantara, nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," jelas Hary.
Nantinya, nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi. Baca juga: Silaturahmi 6 Petinggi Parpol Non-Parlemen, Ketum PKP: Poros Baru Perpolitikan Nasional
Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan perwakilan Ketua Umum Partai Hanura.
(kri)
Lihat Juga :
