Moeldoko Tegaskan Pembangunan IKN Nusantara Tak Eliminasi Masyarakat Kalimantan

Rabu, 23 Februari 2022 - 14:25 WIB
loading...
Moeldoko Tegaskan Pembangunan...
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan mengeliminasi masyarakat Kalimantan Timur. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak akan mengeliminasi masyarakat Kalimantan Timur. Pemerintah juga akan memastikan pembangunan IKN tetap akan menjaga lingkungan.

Hal itu disampaikan Moeldoko setelah menerima masukan dari tokoh adat, agama, pemuda dan tokoh masyarakat. Dari sejumlah permintaan masyarakat Kalimantan salah satunya pelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

"Pertama konsep yang baik itu di antaranya konsep tentang lingkungan yang terjaga. Tadi sudah disampaikan Pak Presiden dan Pak Menteri tadi. Jadi yang dibangun itu 30% sisanya 70% itu sesuatu yang harus dipertahankan (hutan). Itu yang mereka inginkan bukan hanya konsep tapi betul dijalankan," kata Moeldoko, Rabu (23/2/2022).



Selanjutnya budaya masyarakat yang diminta tetap dijaga. Mantan Panglima TNI ini memastikan pembangunan IKN tidak hanya sekadar pembangunan fisik namun juga menjaga kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. "Kemudian bagaimana proyek besar IKN bisa menjadi pengungkit (ekonomi) sehingga masyarakat di sana bisa ikut berperan secara aktif untuk itu,” ucapnya.



Moeldoko menegaskan, pembangunan IKN juga harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Masyarakat harus betul ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan IKN. "Kebijakan afirmatif untuk masyarakat pembangunan IKN untuk modernisasi agar tidak mengalienasi mereka. Ini hal paling penting yang harus dilaksanakan di masyarakat," jelasnya.

Acara bertajuk Beranda Nusantara 'Menuju Ibu Kota Negara Baru' diisi oleh Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) sebagai keynote speaker. Acara ini juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Ketua Komisi II DPR RI dan Nyoman Nuarta.

(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1960 seconds (0.1#10.140)