Jokowi Sebut Pemerintah Butuh Dukungan MA untuk Transformasi Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung ( MA ), jajaran pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri dalam menjalankan seluruh agenda transformasi Indonesia. Hal itu dikatakan Jokowi dalam sambutannya pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan MA tahun 2021 secara virtual, Selasa (22/2/2022).

Menurut Jokowi, peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia. "Dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberi efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan," kata Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan. Dia menilai perlunya mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata dan mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana.





“Serta proses dialog yang melibatkan pelaku korban dan pihak terkait secara profesional, tranparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," ujarnya.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah mengawal beberapa transformasi penting, yakni meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat.

"Mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan menyejahterakan rakyat," jelasnya.



Jokowi mengatakan bahwa transformasi juga dilakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi. Lalu, dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi.

"Semua agenda transformasi tersebut tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh pemerintah oleh eksekutif saja. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif," ungkapnya.