Pilpres 2024, Peluang Cak Imin dalam Hubungan Baru PKB-NU
Selasa, 22 Februari 2022 - 06:00 WIB
loading...
Struktur baru PBNU yang tidak menguntungkan PKB berpotensi menghambat laju Muhaimin Iskandar sebagai capres 2024. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Nahdlatul Ulama ( NU ) di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf berupaya menjaga hubungan dengan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) pada jarak yang sama dengan partai lain. Tegasnya, Gus Yahya tak mau NU terlalu identik dengan PKB sehingga tampak tidak ada beda antara yang dilakukan NU dan PKB. NU adalah PKB, PKB adalah NU.
Karena itu, Gus Yahya membuat kebijakan dan sejak awal pencalonannya pada Muktamar ke-34 NU di Lampung telah didengungkan, bahwa NU dilarang ikut dalam urusan dukung mendukung calon dalam kontestasi politik. Dia menjewer beberapa PCNU dan PWNU yang ikut dalam deklarasi kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden (capres) 2024.
Melihat sikap PBNU sekarang, naiknya Gus Yahya ke pucuk menara salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonsia ini jelas menjadi pukulan telak bagi PKB. Hal itu terlihat ketika pada pelantikan Gus Yahya dan pengurus PBNU lain di Balikpapan, Kalimantan Timur, 31 Januari 2022, Cak Imin tidak hadir. Padahal PKB selalu mengklaim sebagai partai paling sahih untuk nahdliyin, satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU.
Baca juga: Struktur PBNU Dilarang Nyapres, Cak Imin: Saatnya Ketua Umum PKB
Cak Imin dan PKB juga makin kritis terhadap Kementerian Agama, pos jabatan yang selalu luput dari genggaman kendati identik dengan NU. Sebenarnya PKB sudah biasa mengkritik kebijakan Kemenag, sebutlah sejak era Suryadharma Ali. Hingga dua menteri selanjutnya, mereka adalah orang NU yang ada di PPP, bukan PKB.
Tetapi kritik pada periode ini terasa lain karena yang disasar adalah Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain merupakan adik Gus Yahya. Yaqut sendiri adalah kader PKB yang besar dari Banser.
Bagaimana pun PKB tetap mengandalkan NU sebagai basis dukungan utama. Tetapi bila penopang utamanya sudah lepas dari tangan, bagaimana peluang Cak Imin di Pilpres 2024?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga melihat bahwa kepengurusan PBNU yang baru tidak menguntungkan bagi PKB maupun Cak Imin. Karena NU secara struktural mengharamkan untuk mendukung hal-hal yang bersifat politik elektoral, termasuk capres.
Karena itu, Gus Yahya membuat kebijakan dan sejak awal pencalonannya pada Muktamar ke-34 NU di Lampung telah didengungkan, bahwa NU dilarang ikut dalam urusan dukung mendukung calon dalam kontestasi politik. Dia menjewer beberapa PCNU dan PWNU yang ikut dalam deklarasi kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon presiden (capres) 2024.
Melihat sikap PBNU sekarang, naiknya Gus Yahya ke pucuk menara salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonsia ini jelas menjadi pukulan telak bagi PKB. Hal itu terlihat ketika pada pelantikan Gus Yahya dan pengurus PBNU lain di Balikpapan, Kalimantan Timur, 31 Januari 2022, Cak Imin tidak hadir. Padahal PKB selalu mengklaim sebagai partai paling sahih untuk nahdliyin, satu-satunya partai yang lahir dari rahim NU.
Baca juga: Struktur PBNU Dilarang Nyapres, Cak Imin: Saatnya Ketua Umum PKB
Cak Imin dan PKB juga makin kritis terhadap Kementerian Agama, pos jabatan yang selalu luput dari genggaman kendati identik dengan NU. Sebenarnya PKB sudah biasa mengkritik kebijakan Kemenag, sebutlah sejak era Suryadharma Ali. Hingga dua menteri selanjutnya, mereka adalah orang NU yang ada di PPP, bukan PKB.
Tetapi kritik pada periode ini terasa lain karena yang disasar adalah Yaqut Cholil Qoumas yang tak lain merupakan adik Gus Yahya. Yaqut sendiri adalah kader PKB yang besar dari Banser.
Bagaimana pun PKB tetap mengandalkan NU sebagai basis dukungan utama. Tetapi bila penopang utamanya sudah lepas dari tangan, bagaimana peluang Cak Imin di Pilpres 2024?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga melihat bahwa kepengurusan PBNU yang baru tidak menguntungkan bagi PKB maupun Cak Imin. Karena NU secara struktural mengharamkan untuk mendukung hal-hal yang bersifat politik elektoral, termasuk capres.
Lihat Juga :
