Andre Rosiade Pertanyakan Maksud Kritikan Adian Napitulu ke Erick Thohir

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengomentari kritikan Adian Napitupulu yang tiba-tiba menyerang Menteri BUMN, Erick Thohir karena utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Andre menduga, hal ini ada kaitannya dengan usulan calon Komisaris BUMN yang hingga saat ini belum diakomodir Erick Thohir.

(Baca juga: Pandemi Corona, Andre Rosiade Sarankan Bansos dalam Bentuk Tunai)

"Dikomisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah," jelas Andre, Minggu (14/6/2020).

(Baca juga: Jokowi: Semua Ingin Corona Berakhir, Tapi Tak Seorang Pun Bisa Memastikan)

Karena itulah, patut diduga Adian marah lalu kemudian melancarkan kritik kerasnya lantaran usulannya terhadap Ercik Thohir belum diakomodir hingga saat ini. "Bisa saja, patut diduga kan. Silakan diklarifikasi saja sama Adian, rumornya Adian minta tambahan," jelas Andre.

Menurut Andre, secara objektif dalam 8 bulan kabinet Jokowi periode kedua ini bekerja Menteri BUMN Erick Thohir termasuk Menteri yang cukup menonjol kinerjanya

"Sebagai Anggota Komisi VI, saya melihat Erick Thohir serius membenahi BUMN kita. Bung Adian ini bertugas di Komisi I, dia tidak update dengan isu-isu di Komisi VI. Lebih baik Adian fokus pada masalah di Komisinya seperti isu soal Papua yang mencuat belakangan ini," ungkap Andre.

Andre memberi saran kepada Adian, jika tidak puas dengan kinerja Menteri BUMN sebaiknya Adian diskusi dengan rekan-rekan partainya di Komisi VI untuk menyuarakan kegelisahannya. Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan, substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat.

"Tidak tepat membandingkan Utang BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp3.500 triliun," kata Andre.

"Tidak apple to apple, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB. Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi diperiode 2016-2018 bukan era sekarang," sambungnya.

Mantan Presiden Mahasiswa Trisakti ini meluruskan, bahwa alokasi dana pemerintah yang sebesar Rp152 triliun tidak semuanya dalam bentuk Dana Talangan. Alokasi dana pemerintah ke BUMN berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020 terdiri atas percepatan pembayaran utang pemerintah ke BUMN, penyertaan modal negara dan dana talangan.

"Dana Talangan hanya sebesar Rp19,65 triliun dari Rp152 triliun atau sekitar 12% dari total dana yang alokasikan. Porsi terbesar 75% justru digunakan untuk membayar hutang pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan PSO (Public Service Obligation) seperti PLN dan Pertamina, dan sisanya sebesar Rp15,5 triiun dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara)," jelas Andre

Dana talangan yang disoal oleh Adian ini sejatinya adalah, pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya.

"Dana talangan digunakan sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek terutama kepada BUMN-BUMN yang terdampak Covid-19 dan mengalami tekanan arus kas. Selain itu dana ini digelontorkan sebagai upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara," ungkapnya.