Banyak kecurangan dalam penerapan UN

Sindonews.com - Pemerintah mendapat kecaman untuk segera menghapuskan Ujian Nasional (UN) sebagai standar kelulusan siswa. Sistem pendidikan yang menelan dana APBN Rp600 miliar untuk tahun 2013 tersebut dinilai masih banyak mengalami kecurangan.

Menurut Anggota DPR Komisi X FPKS Rohmani, bahkan DPR sendiri sudah tahu tentang banyaknya kecurangan dalam anggaran UN, namun diabaikan.

"UN memang harus dihapuskan. DPR sendiri tahu banyak kecurangan, tidak jujur," ujar Rohmani, di Warung Daun, Jakarta, Minggu (25/11/2012).

Rohmani bahkan pesimis dari internal komisi tempat bernaungnya yang dinilai tidak perduli dengan kasus tersebut.

"Saya pesimis, ya karena di DPR tidak optimis," ujarnya.

Dia juga menilai jika standar mutu pendidikan bukanlah diukur melalui UN. Karena, UN justru menghilangkan fungsinya sebagai pemetaan di bidang pendidikan, yaitu mutu dan sistem sekolah tertinggal tidak disamakan dengan sekolah unggulan.

"Fatalnya, ketegangan dalam menjalankan UN malah dijadikan dasar pemerintah untuk mempertahankan program ini," paparnya.