Minta Bendungan Bener di Wadas Ditunda, Fraksi Demokrat Sebut Amdal Cacat Prosedur
Kamis, 10 Februari 2022 - 07:26 WIB
loading...
A
A
A
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini memandang, diabaikannya pelibatan masyarakat di Desa Wadas dalam menyusun Amdal Bendungan Bener, tidak sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Padahal, sambung Irwan, regulasi itu menyatakan secara tegas bahwa perihal pelibatan masyarakat harus juga melibatkan pemerhati lingkungan dan warga yang terpengaruh atas seluruh keputusan Amdal.
Untuk itu, Irwan mendesak agar penuntasan berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti Bendungan Bener, tidak asal kebut hanya demi mengejar masa jabatan Jokowi yang berakhir pada 2024. Pembangunan Bendungan Bener harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat.
Baca juga: 64 Warga Desa Wadas Dibebaskan, Diberi Bingkisan Ada Amplopnya dari Kapolda
"Jangan sampai karena mengejar jabatan presiden berakhir 2024 maka pelaksanaan pembangunan bendungan ditargetkan selesai dengan mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah mereka sendiri," katanya.
Untuk itu, Irwan mendesak agar penuntasan berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti Bendungan Bener, tidak asal kebut hanya demi mengejar masa jabatan Jokowi yang berakhir pada 2024. Pembangunan Bendungan Bener harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat.
Baca juga: 64 Warga Desa Wadas Dibebaskan, Diberi Bingkisan Ada Amplopnya dari Kapolda
"Jangan sampai karena mengejar jabatan presiden berakhir 2024 maka pelaksanaan pembangunan bendungan ditargetkan selesai dengan mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah mereka sendiri," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
