Minta Bendungan Bener di Wadas Ditunda, Fraksi Demokrat Sebut Amdal Cacat Prosedur

Kamis, 10 Februari 2022 - 07:26 WIB
loading...
Minta Bendungan Bener...
Sedikitnya delapan desa di Kabupaten Purworejo akan terdampak langsung proyek pembangunan Bendungan Bener. Foto/Ist/purworejokab.go.id
A A A
JAKARTA - Pemerintah diminta menunda proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Persoalan sosial dan hak rakyat harus diselesaikan terlebih dahulu, bukan malah melakukan pemaksaaan dalam penggunaan atau penguasaan terhadap tanah warga Desa Wadas.

"Harus bisa tuntaskan dulu permasalahan sosial dan hak rakyat atas tanah mereka. Tidak boleh ada pemaksaaan dalam penggunaan atau penguasaan tanah mereka. Jika belum selesai, tunda saja dulu pembangunannya," kata Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan dalam keterangannya dikutip, Kamis (10/2/2022).

Berdasarkan berbagai informasi dan data yang diperoleh dari sejumlah media, Irwan menjelaskan, hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan Bendungan Bener yang mencakup penambangan quarry di Wadas yang lolos pada Maret 2018 lalu, nyatanya sama sekali tidak menyebutkan soal penolakan warga Desa Wadas. Bahkan, Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ini menambahkan, Amdal itu ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan mengeluarkan Keputusan No 590/41 tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo.



Absennya catatan penolakan warga terhadap penambangan warga di Wadas dalam Amdal Bendungan Bener sangat memprihatinkan. Padahal, warga sudah aktif menolak sejak 2016 atau 2017. "Amdal itu cacat substansi dan prosedur," kata legislator yang akrab disapa Irwan Fecho ini.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini memandang, diabaikannya pelibatan masyarakat di Desa Wadas dalam menyusun Amdal Bendungan Bener, tidak sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Padahal, sambung Irwan, regulasi itu menyatakan secara tegas bahwa perihal pelibatan masyarakat harus juga melibatkan pemerhati lingkungan dan warga yang terpengaruh atas seluruh keputusan Amdal.

Untuk itu, Irwan mendesak agar penuntasan berbagai proyek strategis nasional (PSN), seperti Bendungan Bener, tidak asal kebut hanya demi mengejar masa jabatan Jokowi yang berakhir pada 2024. Pembangunan Bendungan Bener harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat.

Baca juga: 64 Warga Desa Wadas Dibebaskan, Diberi Bingkisan Ada Amplopnya dari Kapolda

"Jangan sampai karena mengejar jabatan presiden berakhir 2024 maka pelaksanaan pembangunan bendungan ditargetkan selesai dengan mengabaikan hak-hak rakyat atas tanah mereka sendiri," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pakar Oseanografi Undip...
Pakar Oseanografi Undip Minta Pemerintah Tak Buru-buru Hentikan PSN PIK
Muhammadiyah Ungkap...
Muhammadiyah Ungkap Tujuh Terduga Dalang Pembangunan Pagar Laut di Tangerang
Minta PSN PIK 2 Dicabut...
Minta PSN PIK 2 Dicabut Buntut Pagar Laut, MUI: Banyak Mudharat dan Zalimi Rakyat
Haidar Alwi Sebut Pagar...
Haidar Alwi Sebut Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
Polemik Proyek Strategis...
Polemik Proyek Strategis Nasional PIK 2, Begini Tanggapan Manajemen
Kenaikan PPN Hanya untuk...
Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah, Marwan Cik Asan: Ini Keputusan Tepat
Debat Pilpres 2024,...
Debat Pilpres 2024, Mahfud MD Siap Buka-bukaan Kasus Wadas
Kasus Wadas-Rembang...
Kasus Wadas-Rembang Bakal Dimunculkan di Debat Pilpres 2024, Ini Faktanya dari TPN
Dewan Pakar TPN: Proyek...
Dewan Pakar TPN: Proyek Wadas Milik Pusat, Ganjar-Mahfud Siap Jawab di Debat Pilpres
Rekomendasi
Kiper Bahrain Ketar-ketir:...
Kiper Bahrain Ketar-ketir: Timnas Indonesia Sama Sulitnya dengan Lawan Raksasa Asia
Bacaan Zikir Wanita...
Bacaan Zikir Wanita Haid di Bulan Ramadan
Sinopsis Sinetron Kasih...
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah, Kamis 13 Maret 2025: Jannah Kabur dari Rumah
Berita Terkini
7 Fakta Penting Mutasi...
7 Fakta Penting Mutasi Polri Maret 2025, 10 Polwan Jadi Kapolres hingga 10 Kapolda Digeser
3 menit yang lalu
Eksepsi Ditolak, Tom...
Eksepsi Ditolak, Tom Lembong: Kami Hormati Putusan Majelis Hakim
13 menit yang lalu
Presiden Bakal Umumkan...
Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening
1 jam yang lalu
Menkomdigi Sebut Status...
Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional
2 jam yang lalu
Ahok Penuhi Panggilan...
Ahok Penuhi Panggilan Kejagung: Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!
2 jam yang lalu
Daftar Lengkap 10 Kapolda...
Daftar Lengkap 10 Kapolda Baru pada Mutasi Polri Maret 2025, Ini Nama-namanya
3 jam yang lalu
Infografis
Negara Paling Korup...
Negara Paling Korup di Asia Tenggara versi Transparency International
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved