Pakar Hukum Sebut Demokrasi Adalah Ciptaan Asli dari Kapitalis
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengungkapkan, demokrasi adalah barang ciptaan kapitalis. Dia mengatakan, buku terkait itu tersedia di mana pun. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengungkapkan, demokrasi adalah barang ciptaan kapitalis. Dia mengatakan, buku terkait itu pun telah tersedia di mana pun.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
"Demokrasi adalah barang ciptaan asli kapitalis, tidak kurang, tidak lebih, anda suka atau tidak suka, bukunya tersedia di mana pun," ujar Margarito Kamis dalam diskusi virtual bertajuk Ambang Batas Pilpres dan Kuasa Oligarki, Jumat (12/6/2020).
"Demokrasi itu tidak kurang tidak lebih adalah anarki yang dikendalikan, anda suka atau tidak suka," tambah Margarito. (Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
Lebih lanjut dia mengatakan, hukum tata negara dipandu oleh politik. Namun, kata dia, politik dikendalikan oleh uang. "Dan politik dikendalikan oleh kekuatan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini urusan cukong ini. Sepenuhnya urusan cukong. Cukong dalam negeri dan cukong luar negeri," kata Margarito.
Maka itu kata dia, jika berbicara ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold, apakah para cukong itu rela atau tidak. "Kelompok-kelompok yang akan kaya dalam Pemilu dan kelompok-kelompok yang akan menempatkan orang jadi presiden, rela apa tidak. Cukong-cukong ini meski kita hitung," katanya.
Dirinya memberikan contoh, untuk kampanye Pemilu membutuhkan uang. Kata dia, banyak sumbangan dana kampanye yang tidak dilaporkan ke KPU. "Kau kumpulkan orang rapat di kampung-kampung pakai duit," ujarnya.
(Baca juga: Dorong Parliamentary Threshold 7%, Golkar Usulkan 9 Hal di RUU Pemilu)
"Demokrasi adalah barang ciptaan asli kapitalis, tidak kurang, tidak lebih, anda suka atau tidak suka, bukunya tersedia di mana pun," ujar Margarito Kamis dalam diskusi virtual bertajuk Ambang Batas Pilpres dan Kuasa Oligarki, Jumat (12/6/2020).
"Demokrasi itu tidak kurang tidak lebih adalah anarki yang dikendalikan, anda suka atau tidak suka," tambah Margarito. (Baca juga: Partai Berkarya Usul Parliamentary dan Presidential Threshold Dihapus)
Lebih lanjut dia mengatakan, hukum tata negara dipandu oleh politik. Namun, kata dia, politik dikendalikan oleh uang. "Dan politik dikendalikan oleh kekuatan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini urusan cukong ini. Sepenuhnya urusan cukong. Cukong dalam negeri dan cukong luar negeri," kata Margarito.
Maka itu kata dia, jika berbicara ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold, apakah para cukong itu rela atau tidak. "Kelompok-kelompok yang akan kaya dalam Pemilu dan kelompok-kelompok yang akan menempatkan orang jadi presiden, rela apa tidak. Cukong-cukong ini meski kita hitung," katanya.
Dirinya memberikan contoh, untuk kampanye Pemilu membutuhkan uang. Kata dia, banyak sumbangan dana kampanye yang tidak dilaporkan ke KPU. "Kau kumpulkan orang rapat di kampung-kampung pakai duit," ujarnya.
(maf)
Explore More