PBNU Nilai Kebijakan Pemerintah Belum Maksimal Bantu Nelayan
Minggu, 06 Februari 2022 - 14:06 WIB
loading...
Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Akhmad Said Asrori menyayangkan keberadaan kaum nelayan di Indonesia, yang hidupnya masih serba kekurangan. Ia menyebut hal itu karena kebijakan pemerintah yang berpihak kapada masyarakat nelayan masih belum maksimal.
Baca juga: Gelar Harlah di Kampung Nelayan NTT, PBNU Ingin Perkuat Sektor Kemaritiman
Hal ini dikatakan Kiai Said Asrori dalam sambutannya pada peringatan hari lahir ke-96 NU di Hotel Meruora Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kebupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (5/2/2022).
"Masyarakat nelayan (menjadi) miskin karena kebijakan yang belum berpihak kepada mereka. Sehingga sebenarnya mereka bukan kaum yang dha’if (lemah), tapi kaum yang didha’ifkan (dilemahkan)," terang Kiai Said Asrori.
Berangkat dari hal itu, ia menegaskan, salah satu program yang dilakukan PBNU adalah mengentas masyarakat Indonesia dari jerat kemiskinan, termasuk nelayan. Program tersebut berkerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan RI.
Baca juga: Gelar Harlah di Kampung Nelayan NTT, PBNU Ingin Perkuat Sektor Kemaritiman
Hal ini dikatakan Kiai Said Asrori dalam sambutannya pada peringatan hari lahir ke-96 NU di Hotel Meruora Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kebupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (5/2/2022).
"Masyarakat nelayan (menjadi) miskin karena kebijakan yang belum berpihak kepada mereka. Sehingga sebenarnya mereka bukan kaum yang dha’if (lemah), tapi kaum yang didha’ifkan (dilemahkan)," terang Kiai Said Asrori.
Berangkat dari hal itu, ia menegaskan, salah satu program yang dilakukan PBNU adalah mengentas masyarakat Indonesia dari jerat kemiskinan, termasuk nelayan. Program tersebut berkerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Kementerian Koordinator Kelautan dan Perikanan RI.
Lihat Juga :
