SBY Tegaskan Kekuasaan Harus Lurus dan Dikontrol

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) memandang bahwa aktivis merupakan elemen yang sangat penting dalam dunia politik dan kehidupan demokrasi. Banyak yang dulunya aktivis dan dewan mahasiswa, kini tampil sebagai tokoh politik nasional. Termasuk dirinya yang juga ternyata memiliki latar belakang sebagai aktivis.

"Aktivis itu menurut pandangan saya elemen yang sangat penting dalam dunia politik, dalam kehidupan demokrasi. Ini banyak teman-teman yang dulu jadi pemimpin dewan mahasiswa, Hariman Siregar, Dipo Alam, ada yang lain. Sebenarnya saya juga aktivis, tapi karena masuk akademi militer, jabatannya adalah Komandan Divisi Kortaruna, memimpin semua taruna," kata SBY dalam peluncuran biografi Dipo Alam yang berjudul "Dalam Pusaran Adab Dipimpin dan Memimpin" di Menara Mega, Jakarta, Senin (31/1/2022).

"Bedanya kalau mahasiswa kepada atasan bisa mengkritik, kalau taruna akademi kepada atasan saran. Begitu. Tapi kalau saya ga masuk akademi militer, mungkin sama menjadi aktivis di kampus," katanya.



SBY mengungkap, selama 10 tahun memimpin negara ini, dirinya kerap mendapatkan kritik, ketidaksetujuan dari aktivis, civil society, dan elemen masyarakat lainnya. Namun, ia meyakini bahwa semuanya hendak memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki dahulu dipergunakan secara benar.

"Karena dunia politik, dunia aktivis, dunia civil society itu sebetulnya the origin of power, bagi penguasa datangnya kekuasaan itu harus benar, harus lurus," katanya.

Menurut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini, seorang pemimpin bukan hanya memiliki legalitas tapi juga memiliki legitimasi. Tentu, kekuasaan yang diraih sesuai dengan tatanan konstitusi yang berlaku melalui pemilu yang jujur dan adil, sehingga betul-betul mendapat mandat yang kuat dari rakyat. "Pemimpin seperti itu sah, legitimate, dan legal," imbuh mantan Menko Polhukam ini.

Yang tidak kalah penting, sambung SBY, kaum aktivis dan komunitas sosial ini ada untuk memastikan bahwa kekuasaan itu, baik pada tingkat presiden sampai tingkat paling bawah digunakan dengan benar. Karena kekuasaan itu memerlukan kontrol dan keseimbangan dari pemegang kekuasaan lain, yakni rakyat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan baginya, adanya kontrol itu terasa indah.

Baca juga: Megawati Pernah Marah Pidato SBY Mau Diinterupsi Kader PDIP

"The exercise of power must be correct. Correct dalam arti tidak ada abuse of power, kemudian semuanya for the sake of our people interest, rakyat kita. Kemudian semua tahu mengapa itu perlu dilakukan, power must not go unchecked. Siapa yang mengecek? Another power. Ada check and balances dalam Trias Politica, misalnya antara legislatif, eksekutif, yudikatif. Check and balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin. Itu indah sekali, dalam rangka to ensure bahwa tidak ada itu power should not be unchecked, mesti ada pengecekannya," katanya.

Dalam kaitan itu, diakui SBY, memang akan sangat dinamis dan beragam, tapi dengan kontrol dari rakyat, aktivis, dan civil society, pemimpin tidak akan salah jalan, tidak akan mengambil keputusan yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat dan kebijakan yang juga tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

"Dari the exercise of power adalah the use of freedom. Not only power they can corrupt, freedom too can corrupt (bukan hanya kekuasaan yang bisa dikorupsi, kebebasan juga bisa dikorupsi). Absolute power tends to corrupt absolutely, absolute liberty too can corrupt (kekuasaan yang absolut bisa menyebabkan korupsi yang absolut, begitu juga dengan kebebasan yang absolut yang bisa menyebabkan korupsi). Principal of balance (prinsip keseimbanhan) jadi sangat penting, itulah pergulatan dunia politik, demokrasi kaum aktivis," katanya.

"Kita sebagai young nation, young democracy yang dari hari ke hari terus menyempurnakan demokrasi kita, sebagusnya tidak pernah lelah untuk belajar dan belajar. Dan insyaAllah masa depan kita demokrasi kita akan makin baik, sehingga prinsip dari oleh dan untuk rakyat dapat dipenuhi," katanya.