Alih Fungsi Lahan Pertanian Terus Terjadi
Jum'at, 12 Juni 2020 - 00:15 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Indonesia sebagai negara agraris tengah menghadapi ancaman alih fungsi lahan. Lahan pertanian tiap tahun terus menyusut dan berganti rupa menjadi properti, infrastruktur, atau peruntukan lainnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai adanya ketidaksinkronan antara perlindungan lahan pertanian dengan agenda pembangunan nasional. Bahkan, keduanya terlihat saling menegasikan.
"Selama ini (pertanian dan pembangunan) saling menegasikan. Sepanjang pantai utara Jawa ketika terjadi pembangunan infrastruktur yang gencar, produksi pertanian berkurang. Padahal, Karawang itu jadi lumbung padi utama di Jawa, bahkan Indonesia," ujar Bhima, Kamis (11/6/2020). (Baca juga: TWC Gelar Simulasi Penerapan Standar New Normal di Candi Prambanan)
Untuk mengatasi masifnya alih fungsi lahan, menurut dia, pemerintah harus berani bersikap tegas. Terutama terkait perencanaan dan pengaturan zonasi wilayah.
"Pertama adalah zonasi yang tegas. Kalau jalur hijau untuk pertanian ya tidak boleh dibuat permukiman, proyek infrastruktur maupun pabrik. Itu harusnya ada harga mati, sanksi keras. Ini juga untuk cegah spekulan tanah bermain harga," ucapnya.
Selain penegakan aturan yang tegas, peran kepala daerah juga sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya korupsi pemberian izin antara pemerintah dan pebisnis.
"Korupsi soal perizinan lahan harus dibabat habis. Jangan ada lagi kasus konversi lahan pertanian untuk jadi pabrik misalnya karena aparatur daerahnya bisa disuap," kata Bhima. (Baca juga: Anies Keluarkan Seruan Gubernur Soal Penerapan Protokol Covid-19 dalam Peribadatan)
Dalam catatan Bhima, alih fungsi lahan pertanian cukup masif terjadi di Indonesia. Per tahun luas lahan baku sawah menyusut hingga 120 ribu hektare.
Menurutnya, situasi ini cukup gawat karena didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur, pabrik dan properti.
Sementara itu, ada korelasi antara alih lahan pertanian dengan kenaikan impor pangan. Tahun 2018 misalnya impor beras tembus 2,2 juta ton. Sedangkan, impor sayuran tembus 11,5 triliun di tahun 2019. Padahal, di tengah pandemi kemandirian pangan merupakan syarat kunci untuk bertahan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai adanya ketidaksinkronan antara perlindungan lahan pertanian dengan agenda pembangunan nasional. Bahkan, keduanya terlihat saling menegasikan.
"Selama ini (pertanian dan pembangunan) saling menegasikan. Sepanjang pantai utara Jawa ketika terjadi pembangunan infrastruktur yang gencar, produksi pertanian berkurang. Padahal, Karawang itu jadi lumbung padi utama di Jawa, bahkan Indonesia," ujar Bhima, Kamis (11/6/2020). (Baca juga: TWC Gelar Simulasi Penerapan Standar New Normal di Candi Prambanan)
Untuk mengatasi masifnya alih fungsi lahan, menurut dia, pemerintah harus berani bersikap tegas. Terutama terkait perencanaan dan pengaturan zonasi wilayah.
"Pertama adalah zonasi yang tegas. Kalau jalur hijau untuk pertanian ya tidak boleh dibuat permukiman, proyek infrastruktur maupun pabrik. Itu harusnya ada harga mati, sanksi keras. Ini juga untuk cegah spekulan tanah bermain harga," ucapnya.
Selain penegakan aturan yang tegas, peran kepala daerah juga sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya korupsi pemberian izin antara pemerintah dan pebisnis.
"Korupsi soal perizinan lahan harus dibabat habis. Jangan ada lagi kasus konversi lahan pertanian untuk jadi pabrik misalnya karena aparatur daerahnya bisa disuap," kata Bhima. (Baca juga: Anies Keluarkan Seruan Gubernur Soal Penerapan Protokol Covid-19 dalam Peribadatan)
Dalam catatan Bhima, alih fungsi lahan pertanian cukup masif terjadi di Indonesia. Per tahun luas lahan baku sawah menyusut hingga 120 ribu hektare.
Menurutnya, situasi ini cukup gawat karena didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur, pabrik dan properti.
Sementara itu, ada korelasi antara alih lahan pertanian dengan kenaikan impor pangan. Tahun 2018 misalnya impor beras tembus 2,2 juta ton. Sedangkan, impor sayuran tembus 11,5 triliun di tahun 2019. Padahal, di tengah pandemi kemandirian pangan merupakan syarat kunci untuk bertahan.
(jon)
Lihat Juga :
