Soal Keberangkatan CPMI, Kinerja dan Pelayanan BP2MI Diapresiasi

Jum'at, 28 Januari 2022 - 06:03 WIB
loading...
Soal Keberangkatan CPMI,...
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon, Lutfi Hidayat mengatakan, mengapresiasi kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Foto/Ist
A A A
JAKARTA - Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal Cirebon, Lutfi Hidayat, mengapresiasi kinerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pasalnya, ia merasa puas atas pelayanan yang diberikan BP2MI, khususnya saat proses keberangkatan CPMI ke negara penempatan.

Baca juga: Jerih Payah BP2MI Menjaga Pekerja Migran, Tugas Berat di Tengah Anggaran Seret

"Saya merasa sangat ada perbedaan banyak dari pertama kali saya berangkat sampai yang kedua ini. Karena saya PMI re-entry, jadi merasakan perbedaan yang sangat bagus, mulai dari fasilitas karantina juga tempatnya bagus," ujar Lutfi saat dimintai keterangan, di Wisma Hijau, Depok, Kamis (27/9/2022).



Lutfi yang berangkat melalui program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan ini bersyukur karena pelayanan yang diberikan BP2MI telah maksimal dilakukan. Sehingga, ia merasa perhatian dari pemerintah terhadap pekerja Indonesia di luar negeri sangat baik.

"Jadi kita tuh merasa PMI benar-benar sangat dihargai banget. Support terus, bagus buat BP2MI sekarang," terangnya.

Ia mengungkapkan, terkait banyaknya sentimen negatif di media sosial terhadap pemerintah soal PMI, hanya hasutan-hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena ia merasakan sendiri bahwa CPMI sangat dilayani dengan baik, bahkan dilindungi hak-haknya.

"Jujur, yang dari Facebook dulu banyak yang menghujat kepada pemerintah. Namun setelah datang ke sini, semuanya berubah pikiran. Pokoknya mantap buat BP2MI. Salut," tutupnya.

Terkait hal itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, maraknya hasutan di media sosial dilakukan oleh pihak yang memanfaatkan momentum penutupan atau penundaan keberangkatan CPMI ke luar negeri akibat situasi pandemi Covid-19.

"Selama ini terlalu banyak di hasut di media sosial dituduhkan penutupan karena pemerintah Indonesia atau dituduhkan penutupan karena BP2MI. Apa urusannya negara menutup atau menghalangi orang bekerja, tapi kan hasutan-hasutan di media sosial ramai," ujar Benny saat pelepasan 98 orang CPMI program G to G ke Korea Selatan, di Wisma Hijau, Depok, Kamis (27/9/2022).

Ia pun mengungkapkan, telah mengetahui pihak-pihak yang gencar melakukan penghasutan di media sosial tersebut yang dilakukan demi keuntungan bisnis pribadi dan jelas-jelas bertentangan dengan negara.

"Pertama kelompok mafia penempatan ilegal yang terus menghasut, dia memanfaatkan momentum penutupan ke media sosial. Kedua para ijon rente para rentenir yang kita putus bisnisnya, mereka marah juga karena bisnisnya hilang. Mafia penempatan ilegal bisnisnya hilang karena kita tangkap, kita gerebek dan kita proses hukum," ungkapnya.

"Dua musuh negara yang sedang kita perangi di era kepemimpinan saya ini marah. Akhirnya menggunakan kesempatan isu penundaan Korea dan Taiwan untuk menghasut melalui media sosial," lanjut Benny.

Menurutnya, yang membuat keputusan dibuka atau ditutupnya penempatan itu adalah keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bukan BP2MI. Namun lanjutnya, jangan salahkan Kemnaker juga, karena Kemnaker pun membuat keputusan sesuai keputusan dari negara penempatan.

BP2MI tugasnya menempatkan jika keputusan Kemnaker penempatannya dibuka. Oleh karena itu, katanya, jangan terhasut oleh berita-berita yang mengatakan pemerintah menghalangi rakyatnya untuk bekerja di luar negeri.

"Aparat negara itu di sumpah atas nama Tuhan dan agama, disumpah atas nama Konstitusi Negara. Jika dia terlibat kejahatan maka dia telah berkhianat dan kita harus perangi bersama, itu prinsip saya," tegas Benny.

Dalam kesempatan itu, ia merinci dari keberangkatan 98 orang ke Korea Selatan tersebut di antaranya dari Jawa Tengah 49 orang, Jawa Barat 23 orang, Jawa Timur 23 orang, Lampung 1 orang, dan Yogyakarta 2 orang.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ratifikasi Konvensi...
Ratifikasi Konvensi ILO 188, Perlindungan Pekerja Laut Perlu Diperkuat
Prihatin Kapal TKI Ilegal...
Prihatin Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, DPR: Ada Indikasi Kuat Pelanggaran HAM
KBRI Kuala Lumpur Pulangkan...
KBRI Kuala Lumpur Pulangkan 3.570 WNI dari Malaysia
Kolaborasi UICI-KP2MI...
Kolaborasi UICI-KP2MI Tingkatkan Kualitas SDM Pekerja Migran
Prabowo Puji Aksi Heroik...
Prabowo Puji Aksi Heroik Sugianto Selamatkan Lansia dari Kebakaran di Korsel
Kementerian P2MI Dukung...
Kementerian P2MI Dukung Kementrans Kirim Masyarakat Transmigrasi Bekerja ke Jepang
Kisah Deni Maulana,...
Kisah Deni Maulana, Anak PMI Yordania yang Sukses Jadi Mahasiswa Berprestasi UGM
KBRI Kuala Lumpur Pulangkan...
KBRI Kuala Lumpur Pulangkan 217 PMI dari Depot Imigrasi ke Tanah Air
Lindungi Hak PMI, May...
Lindungi Hak PMI, May God-Taiwan Teken MoU dengan Anak Usaha BPJS Ketenagakerjaan
Rekomendasi
Brasil vs Maroko: Peluang...
Brasil vs Maroko: Peluang Selecao Kalahkan Singa Atlas Capai 58,6 Persen
Judi Berkedok Game Center...
Judi Berkedok Game Center Digerebek, 69 Orang Ditangkap
Lansia 70 Tahun di PIK...
Lansia 70 Tahun di PIK Nyaris Diculik, Pelaku Kini Diburu Polisi
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Diseminasi Eksaminasi...
Diseminasi Eksaminasi Ungkap Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum dalam Kasus Eks Dirut Indofarma
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved