Setiap Tahun, Menko PMK Targetkan Prevalensi Stunting Turun 3 Persen

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy mengupayakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting 3 persen tiap tahunnya. Hal ini menyusul target dari Presiden Joko Widodo yang menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Baca juga: Masih Jadi Masalah Utama, Begini Tips Cegah Stunting dan Obesitas pada Balita

"Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai," ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, Kamis (20/1/2022).

Muhadjir mengatakan, pemerintah bakal memperkuat percepatan penurunan stunting dengan langkah-langkah intervensi. Di antarnaya dengan menggandeng Puskesmas dan Posyandu. Menurutnya, pemerinah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuan sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran.

Untuk sebelum kelahiran akan dilakjkan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita,merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.

"Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu," tambahnya.



Selain itu, juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, Penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi. Sementara,aturan BPJS mengenai stunting juga akan diubah di RS agar bisa diyalani dan serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.

Muhadjir menyampaikan, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 mendatang, maka diperlukan sinergi anggara untuk penurunan stunting antar APBD Provinsi dan Kabupaten sesuai indikator yang telah ditetapkan. Kata dia, Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di K/L lain dapat ditangani secara baik.

"Yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya," kata dia. Baca juga: Membangun Keluarga Berkualitas dan Menurunkan Stunting

Lebih lanjut, apabila pergeseran anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara dikunci. "Kunci dapat dibuka dengan panduan dari Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan analisis data dan Tim Sekretariat Bersama di Kemenko PMK," ucapnya.

Muhadjir menegaskan, penanganan stunting akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih dengan isu penanganan stunting ini.

"Ini membutuhkan integrasi data dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, serta data lain yang dianggap perlu," pungkasnya.