Komisi VIII DPR Kompak Usir Sekjen Kemensos dari Rapat, Ada Apa?

Rabu, 19 Januari 2022 - 12:41 WIB
loading...
Komisi VIII DPR Kompak...
Komisi VIII DPR mengusir Sekjen Kemensos Harry Hikmat karena komunikasi yang buruk dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A A A
JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini diawali dengan kekesalan seluruh anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR. Kekesalan mereka ditengarai oleh sikap dan cara komunikasi Sekjen Kementerian Sosial ( Kemensos ) Harry Hikmat kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily.

"Ada komunikasi buruk yang dilakukan saudara sekjen kepada salah seorang pimpinan kami, bapak Ace Hasan yang menurut saya itu offside," kata Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Ali Ridha di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Ia mengusulkan agar sekjen sebaiknya dikeluarkan dari raker. Jika Sekjen Kemensos tetap ikut, maka dirinya akan keluar dari forum. "Banyak hal penting yang harus kita bicarakan, agar tidak membuang waktu saya usulkan kalau rapat ini dilanjutkan, saudara Sekjen meninggalkan ruangan ini, atau kalau rapat ini dilanjutkan dengan keberadaan Sekjen, maka saya yang akan keluar dari ruangan ini," katanya.



Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Jefri Romdony menilai bahwa sikap Harry Hikmat bisa mencederai kinerja Kemensos. Untuk itu, senada dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR bahwa komunikasi yang bagus itu bukan hanya dilakukan Menteri Risma tapi juga jajaran di bawahnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan terhadap Ace Hasan harus diperbaiki karena apa yang dilakukan Sekjen merupakan sesuatu yang kurang pantas. "Dengan pimpinan saja bisa seperti itu apalagi dengan anggota. Mengenai tadi usulan Pak Ali Ridha saya sepakat juga, marilah kita berikan waktu buat Pak Sekjen untuk berpikir di luar rapat ini," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad menilai bahwa sikap Sekjen Kemensos bisa memperngaruhi staf lainnya. Padahal seharusnya seorang sekjen bisa menjadi panutan yang baik.

Baca juga: Nama Sekjen Kemensos Muncul dalam Dakwaan Juliari Batubara

"Kami adalah orang politik jadi luar biasa. Jadi Pak Sekjen jangan menganggap kami ini antara atasan dengan bawahan, tapi sebagai mitra, sejajar kita, ini yang perlu kami sampaikan kepada ibu (Mensos), agar Sekjen sebagai staf utama tidak membebani ibu. Usulan Pak Ali Ridha mungkin perlu berpikir Pak Sekjen, mungkin sementara Pak Sekjen di luar menunggu sambil merenungkan apa yang sudah dilakukan selama ini," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menilai bahwa antara Komisi VIII DPR dan Kemensos perlu lebih intens berkomunikasi langsung. Sebab, komunikasi melalui aplikasi WhatsApp terjadi bias yang luar biasa karena sama-sama tidak tahu situasinya.

Senada dengan anggota Komisi VIII DPR lainnya, Diah pun mendukung agar Sekjen Kemensos dikeluarkan sementara dari rapat. "Komisi VIII dengan solidaritas teman-teman ini keinginan teman-teman mungkin off dulu di pertemuan ini, tetap fungsi Pak Sekjen harus ada yang melapis karena kita bicara fungsi SOTK, fungsi kesekjenan. Atau kita akan gimana pak pimpinan? Atau ngobrol dulu siapa yang akan membantu bu Menteri untuk menjelaskan teknis birokrasinya," ujar Diah.

Lalu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengamini usulan tersebut. Namun, ia ingin Mensos Risma memberikan pandangan mengenai usulan tersebut.

"Sudah hampir satu jam kita bicara, Pak Sekjen supaya ini tidak berlarut-larut kalau saya stop ini akan ada interupsi terus. Oleh karena itu, atas seizin Bu Menteri mungkin Pak Sekjen meninggalkan ruangan supaya rapat ini bisa berlanjut. Silakan Bu Menteri," kata Yandri.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Rekomendasi
Tren Inside-Out Nutricosmetics,...
Tren Inside-Out Nutricosmetics, Solusi Cerdas Perempuan Modern Atasi Penuaan Dini
Citroen Berlingo Baru...
Citroen Berlingo Baru Akan Kembali dengan Desain MPV Kecil Praktis
Spesial, Investor Patriot...
Spesial, Investor Patriot Bond Dilindungi dari Tuntutan Pidana hingga Pajak
Berita Terkini
135.872 Jemaah Haji...
135.872 Jemaah Haji dan Petugas Telah Kembali ke Tanah Air
Stabilitas Harga Rupiah...
Stabilitas Harga Rupiah Pasca BI Rate Naik (Lagi)
Prabowo Minta Aset Negara...
Prabowo Minta Aset Negara Dikelola Maksimal untuk Masyarakat
Bos Blueray Cargo Jalani...
Bos Blueray Cargo Jalani Sidang Tuntutan Korupsi Bea Cukai Hari Ini
Kondisi Roy Suryo dan...
Kondisi Roy Suryo dan Dokter Tifa Belum Pulih, Refly Harun Ungkap Penyebabnya
3 Lanud Naik Jadi Tipe...
3 Lanud Naik Jadi Tipe B, Ini Daftar Kolonel TNI AU yang Dilantik sebagai Danlanud
Infografis
7 Perang Besar di Selat...
7 Perang Besar di Selat Malaka, dari Jalur Rempah hingga Medan Tempur Kekuatan Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved