Sekber Prabowo-Jokowi Dinilai Usaha Mendelegitimasi Demokrasi

JAKARTA - Ide Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi dinilai sebagai usaha untuk melakukan delegitimasi terhadap demokrasi. Tujuan dari koalisi masyarakat yang mendorong Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 itu cuma memuaskan libido politik beberapa orang tertentu.

“Sekber Prabowo - Jokowi atau deklarasinya Prabowo - Jokowi ini adalah usaha-usaha untuk melakukan delegitimasi terhadap demokrasi kita,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Selasa (18/1/2022).

Kunto melihat tujuan dari Sekber Prabowo - Jokowi itu ingin mengajak masyarakat untuk kemudian menghancurkan bangunan konstitusi yang menjamin demokrasi negara ini. Dia menjelaskan, pembatasan seseorang menjabat sebagai presiden atau wakil presiden diatur dalam konstitusi.





“Ini kan seolah-olah tes coba-coba oke Pak Jokowi enggak bisa lagi jadi presiden, sudah jadi wakil presiden aja, seakan-akan ini menjadi solusi atas polarisasi politik, tapi sebenarnya di baliknya ini ada yang lebih kejam, berarti kan harus mengubah banyak aturan konstitusi,” tuturnya.

Dirinya pun sepakat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto yang menolak secara tegas ide Sekber Prabowo - Jokowi itu. “Karena tidak ada untungnya bagi demokrasi kita, tidak ada untungnya bagi rakyat, hanya memuaskan libido politik dan nafsu teror dari beberapa orang tertentu,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia menyayangkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang tidak secara tegas menolak ide Sekber Prabowo - Jokowi itu. Sebab, kata dia, Dasco bisa bersikap sebagai wakil rakyat yang paham konstitusi.