Politikus Demokrat Ribut dengan Menteri ESDM soal Batu Bara
Kamis, 13 Januari 2022 - 16:09 WIB
loading...
Menteri ESDM Arifin Tasrif (kanan) bersitegang dengan legislator dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir (kiri). FOTO/DOK.SINDOnews/DPR RI
A
A
A
JAKARTA - Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif diwarnai keributan, Kamis (13/1/2022) siang. Menteri ESDM bersitegang dengan legislator dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir.
Keributan ini bermula Muhammad Nasir membahas soal pencurian batu bara oleh Tan Paulin yang disebut sebagai ratu batu bara tanpa adanya laporan yang jelas.
"Masalah pengawasan tambang juga, saya enggak tahu ini Inspektur di mana? Batu kita hilang terus, dan sampai ada disebut-sebut 'ratu batu bara' tapi enggak ditangkep ini orang, ada namanya.. produksinya 1 juta satu bulan, tapi enggak ada laporan ESDM ke kita. (namany) Tan Paulin," kata Nasir dalam Raker di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Nasir meminta agar Tan Paulin ditangkap karena batu bara yang dicuri dijual ke luar negeri. Perbuatannya merusak infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda). Hal ini telah dibahas saat Komisi VII DPR kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kan kacau ini, semua pemain batu bara dan tambangnya dicuri sama mereka. Kita kunjungan ke Kaltim, ini yang kita bahas, gara-gara dia, infrastruktur pemda rusak semua, bener kan Pak Dirjen? Itu yang disampaikan kepala-kepala daerah? Tapi enggak dipegang ini orang," ujarnya.
Politikus Demokrat ini mempertanyakan apakah uang dari Tan Paulin ini sampai ke Kementerian ESDM. Sebab omzetnya sangat besar yakni mencapai Rp2,5 triliun per bulan dengan produksi 1 juta ton batu bara.
"Apa ini duitnya sampai ke Kementerian? Saya enggak tahu juga, karena 1 juta per bulan dengan harga Rp2,5 juta per batu bara, Rp2,5 triliun itu. Nah, itu pak sampai saya panggil Dirkrimsus, sampai saya panggil Kapolda, siapa ini pak? Kenapa enggak ditangkap juga? Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja,” katanya.
Baca juga: Ratusan Triliun Habis Buat Subsidi Energi, Menteri ESDM Akui Masih Bocor
Menteri ESDM Arifin Tasrif tampak kesal dan meminta agar Nasir menyampaikan hal yang benar. "Saya rasa bapak pun harus bicara yang betul," katanya langsung di sela Nasir.
"Apa? Yang mana?," tanya Nasir.
"Yang betul," sambung Menteri Tasrif.
Nasir menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya barusan adalah apa yang ia katakan waktu kunjungan ke Kaltim. "Nah, ini yang saya sampaikan di Kaltim," katanya.
Tasrif mengaku tahu kasus Tan Paulin. Namun ia meminta Nasir menyampaikan dengan bahasa yang benar. "Iya, tahu, saya tahu yang itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah bahasa yang benar," kata Tasrif.
Nasir kembali menegaskan bahwa ia berbicara fakta. Untuk itu ia meminta Menteri ESDM membawa datanya untuk dibandingkan dengan datanya.
"Apa yang ada sampaikan dengan benar," kata Menteri Tasrif.
Nasir lalu meminta kepada Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto sebagai pimpinan rapat agar rapat diskors dan Komisi VII DPR meminta datanya.
Kemudian, Sugeng menyampaikan bahwa inti pesan yang disampaikan oleh Nasir sudah bisa ditangkap. Soal adanya penyimpangan, ia meminta agar ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM. "Hal-hal lain saya kira tidak pada proporsinya, mohon maaf penyimpangan-penyimpangan memang harus ditindaklanjuti," kata Sugeng.
Keributan ini bermula Muhammad Nasir membahas soal pencurian batu bara oleh Tan Paulin yang disebut sebagai ratu batu bara tanpa adanya laporan yang jelas.
"Masalah pengawasan tambang juga, saya enggak tahu ini Inspektur di mana? Batu kita hilang terus, dan sampai ada disebut-sebut 'ratu batu bara' tapi enggak ditangkep ini orang, ada namanya.. produksinya 1 juta satu bulan, tapi enggak ada laporan ESDM ke kita. (namany) Tan Paulin," kata Nasir dalam Raker di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Nasir meminta agar Tan Paulin ditangkap karena batu bara yang dicuri dijual ke luar negeri. Perbuatannya merusak infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda). Hal ini telah dibahas saat Komisi VII DPR kunjungan ke Kalimantan Timur (Kaltim).
"Kan kacau ini, semua pemain batu bara dan tambangnya dicuri sama mereka. Kita kunjungan ke Kaltim, ini yang kita bahas, gara-gara dia, infrastruktur pemda rusak semua, bener kan Pak Dirjen? Itu yang disampaikan kepala-kepala daerah? Tapi enggak dipegang ini orang," ujarnya.
Politikus Demokrat ini mempertanyakan apakah uang dari Tan Paulin ini sampai ke Kementerian ESDM. Sebab omzetnya sangat besar yakni mencapai Rp2,5 triliun per bulan dengan produksi 1 juta ton batu bara.
"Apa ini duitnya sampai ke Kementerian? Saya enggak tahu juga, karena 1 juta per bulan dengan harga Rp2,5 juta per batu bara, Rp2,5 triliun itu. Nah, itu pak sampai saya panggil Dirkrimsus, sampai saya panggil Kapolda, siapa ini pak? Kenapa enggak ditangkap juga? Pak Menteri pun nyantai-nyantai aja,” katanya.
Baca juga: Ratusan Triliun Habis Buat Subsidi Energi, Menteri ESDM Akui Masih Bocor
Menteri ESDM Arifin Tasrif tampak kesal dan meminta agar Nasir menyampaikan hal yang benar. "Saya rasa bapak pun harus bicara yang betul," katanya langsung di sela Nasir.
"Apa? Yang mana?," tanya Nasir.
"Yang betul," sambung Menteri Tasrif.
Nasir menyampaikan bahwa apa yang disampaikannya barusan adalah apa yang ia katakan waktu kunjungan ke Kaltim. "Nah, ini yang saya sampaikan di Kaltim," katanya.
Tasrif mengaku tahu kasus Tan Paulin. Namun ia meminta Nasir menyampaikan dengan bahasa yang benar. "Iya, tahu, saya tahu yang itu. Tapi yang lain-lain itu harap pakailah bahasa yang benar," kata Tasrif.
Nasir kembali menegaskan bahwa ia berbicara fakta. Untuk itu ia meminta Menteri ESDM membawa datanya untuk dibandingkan dengan datanya.
"Apa yang ada sampaikan dengan benar," kata Menteri Tasrif.
Nasir lalu meminta kepada Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto sebagai pimpinan rapat agar rapat diskors dan Komisi VII DPR meminta datanya.
Kemudian, Sugeng menyampaikan bahwa inti pesan yang disampaikan oleh Nasir sudah bisa ditangkap. Soal adanya penyimpangan, ia meminta agar ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM. "Hal-hal lain saya kira tidak pada proporsinya, mohon maaf penyimpangan-penyimpangan memang harus ditindaklanjuti," kata Sugeng.
(abd)
Lihat Juga :
