DPD Sebut Alasan Ide Penundaan Pemilu 2024 Berlebihan
Rabu, 12 Januari 2022 - 20:11 WIB
loading...
Alasan ide penundaan Pemilu 2024 yang diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dinilai berlebihan. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Alasan ide penundaan Pemilu 2024 yang diungkapkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dinilai berlebihan. Sebab, para pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan masukan kepada pemerintah.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan para pelaku usaha memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. “Tapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apa pun yang dinilai sangat dibutuhkan. Dia yakin para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memiliki kajiannya sendiri.
Baca juga: Gerindra Minta Daftar Nama Pengusaha yang Ingin Pemilu 2024 Diundur
“Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat,” kata Sultan.
Sultan menjelaskan, yang disampaikan oleh Bahlil atas nama pengusaha tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti Pemilu 2024.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan para pelaku usaha memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. “Tapi rasanya sangat berlebihan jika motifnya hanya karena alasan ekonomi. Janganlah kita berbisnis dengan negara secara terlalu dalam,” katanya kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).
Menurutnya, semua warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan pandangannya terkait kebijakan apa pun yang dinilai sangat dibutuhkan. Dia yakin para pengusaha yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tentu memiliki kajiannya sendiri.
Baca juga: Gerindra Minta Daftar Nama Pengusaha yang Ingin Pemilu 2024 Diundur
“Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat,” kata Sultan.
Sultan menjelaskan, yang disampaikan oleh Bahlil atas nama pengusaha tidak sepenuhnya salah. Dalam situasi pandemi yang belum sepenuhnya pulih ini, perlu mempertimbangkan kembali agenda strategis seperti Pemilu 2024.
Lihat Juga :
