Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Survei: DPR-Pemerintah Dapat Legitimasi Kuat dari Masyarakat untuk Sahkan RUU TPKS
loading...
SMRC menemukan ada 65% yang setuju dengan RUU TPKS ini disahkan. Sementara yang menyatakan tidak setuju 21% dan yang belum memiliki sikap 14%. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga survei SMRC merilis temuan terbarunya terkait sikap publik terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( RUU TPKS ). Masyarakat secara umum setuju agar RUU TPKS segera disahkan.
Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya mencoba mengukur dengan menanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui adanya penyusunan RUU TPKS. Hasilnya, sebanyak 39% responden menyatakan tahu.
"Awarness atau pengetahuan publik tentang adanya RUU ini mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dengan dua survei sebelumnya yaitu tatap muka Maret 2021, di mana warga yang tahu 24%, Mei 2021 angka ini meningkat jadi 36% dan sekarang 39%," kata Saidiman dalam paparannya secara daring, Senin (10/1/2022).
Sementara, responden yang menyatakan tidak tahu tentunya mengalami penurunan pada survei maret 2021, yakni sebesar 76%, Mei 2021 turun menjadi 64%, dan pada Januari 2022 ini menjadi 61%.
Selanjutnya, kata dia, dari responden yang mengaku tahu, SMRC juga mengukur tentang sikapnya atas penyusunan RUU TPKS tersebut. Pada survei terakhir Januari 2022, 60% dari yang tahu itu menyatakan setuju.
"Dan angkanya ini relatif stabil dibandingkan 2 survei sebelumnya, pada Maret 2021 yang menyatakan setuju 57% dan Mei yang menyatakan setuju 64% dan sekarang 60%. Jadi relatif stabil dukungannya," ujarnya.
Sementara itu, yang menyatakan tidak setuju pada survei Maret sebesar 38%, Mei 30%, dan 36% pada survei terakhir Januari 2022 ini. Tak sampai di situ, SMRC juga mencoba melakukan pendalaman dengan menanyakan sikap responden usai mendengar permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR agar RUU TPKS ini segera disahkan.
Baca juga: Soal RUU TPKS, Pemerintah Tunggu Informasi dari DPR
Hasilnya, SMRC menemukan ada 65% yang setuju dengan RUU TPKS ini disahkan. Sementara yang menyataka tidak setuju 21% dan yang belum memiliki sikap 14%.
"Jadi kalo kita lihat dari sini, sebetulnya DPR dan pemerintah memiliki legitimasi yang cukup kuat dari publik agar RUU TPKS ini segera disahkan," katanya.
Manager Program SMRC, Saidiman Ahmad menyampaikan bahwa pihaknya mencoba mengukur dengan menanyakan kepada responden apakah mereka mengetahui adanya penyusunan RUU TPKS. Hasilnya, sebanyak 39% responden menyatakan tahu.
"Awarness atau pengetahuan publik tentang adanya RUU ini mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dengan dua survei sebelumnya yaitu tatap muka Maret 2021, di mana warga yang tahu 24%, Mei 2021 angka ini meningkat jadi 36% dan sekarang 39%," kata Saidiman dalam paparannya secara daring, Senin (10/1/2022).
Sementara, responden yang menyatakan tidak tahu tentunya mengalami penurunan pada survei maret 2021, yakni sebesar 76%, Mei 2021 turun menjadi 64%, dan pada Januari 2022 ini menjadi 61%.
Selanjutnya, kata dia, dari responden yang mengaku tahu, SMRC juga mengukur tentang sikapnya atas penyusunan RUU TPKS tersebut. Pada survei terakhir Januari 2022, 60% dari yang tahu itu menyatakan setuju.
"Dan angkanya ini relatif stabil dibandingkan 2 survei sebelumnya, pada Maret 2021 yang menyatakan setuju 57% dan Mei yang menyatakan setuju 64% dan sekarang 60%. Jadi relatif stabil dukungannya," ujarnya.
Sementara itu, yang menyatakan tidak setuju pada survei Maret sebesar 38%, Mei 30%, dan 36% pada survei terakhir Januari 2022 ini. Tak sampai di situ, SMRC juga mencoba melakukan pendalaman dengan menanyakan sikap responden usai mendengar permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR agar RUU TPKS ini segera disahkan.
Baca juga: Soal RUU TPKS, Pemerintah Tunggu Informasi dari DPR
Hasilnya, SMRC menemukan ada 65% yang setuju dengan RUU TPKS ini disahkan. Sementara yang menyataka tidak setuju 21% dan yang belum memiliki sikap 14%.
"Jadi kalo kita lihat dari sini, sebetulnya DPR dan pemerintah memiliki legitimasi yang cukup kuat dari publik agar RUU TPKS ini segera disahkan," katanya.
(abd)
Explore More