Komnas Haji dan Umrah Ingatkan Bom Waktu Pengelolaan Dana Haji

JAKARTA - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyatakan, selama ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian agama bahkan DPR selalu menarasikan dengan begitu meyakinkan bahwa biaya haji di Indonesia paling murah diantara negara-negara lain.

Apakah benar? Mustolih mengatakan myatanya klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir biaya haji nyaris tidak pernah naik, berada di kisaran Rp35 juta per jemaah. "Padahal biaya sesungguhnya (real cost) yang harus dibayar untuk berbagai keperluan penyelanggaran haji Rp70 juta/ per jemaah, separuhnya adalah subsidi," tutur Mustolih kepada SINDOnews, Rabu (10/6/2020).

Dia mengatakan, dari mana uang subsidi itu? Subsidi ternyata diambil dari nilai manfaat pengelolaan setoran awal calon jemaah haji yang masuk daftar tunggu (waiting list) yang disetorkan ke BPKH sebesar Rp25 juta/ per jamaah melalui akad wakalah.

Dari 4,3 juta calon jemaah yang saat ini antre, terakumulasi dana Rp135 triliun ditambah Rp3,5 triltun dana abadi umat (DAU).

"Dana ini lantas dikelola dan diinvenstasikan oleh BPKH sebagai penerima wakalah ke berbagai instrumen investasi, baik bank maupun non bank dengan pendekatan korporatif. Hasil investasi tersebut kemudian diperuntukkan mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun," ungkapnya.(Baca juga: Breaking News: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 )

Dengan kata lain, lanjut dia, jamaah yang berangkat haji pada tahun berjalan sesungguhnya bukan semata- semata hasil jerih payah dan kemampuan (istitha’ah) dari jamaah itu sendiri (yang berangkat), tetapi separuh dananya ditambal dari dana milik jamaah lainnya yang diperoleh dari hasil investasi.

Kemudian, hasil manfaat yang diperoleh dari investasi pengelolaan dana haji juga disalurkan untuk keperluan lain misalnya membayar pajak yang jumlahnya tidak kecil.

Berdasarkan laporan BPKH tahun 2018 pajak yang dibayar sebesar Rp1,2 triliun, berikutnya membiayai operasional dan gaji staf maupun pimpinan BPKH yang bisa menyedot sampai 5 persen dari hasil investasi yang diperoleh, baru sisanya dipecah-pecah diberikan kepada pemilik dana (shahibul maal), yakni seluruh calon jamaah haji (tunggu) yang jumlahnya sangat kecil di kisaran rata-rata Rp60 ribu-Rp100 ribu per tahun.

"Bandingkan dengan subsidi kepada jamaah yang berangkat pada tahun berjalan Rp35 juta/ orang setiap tahun," tuturnya.

Nah, menuruta dia, sistem subsidi ini jika tidak segera dibenahi sangat berbahaya dan bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Terlebih di saat seperti sekarang ketika berbagai skema maupun instrumen investasi dan keuangan domestik maupun global tengah dibayang-bayangi cengkraman resesi akibat dihantam pandemi Covid-19. Hal itu memiliki risiko sangat tinggi dalam investasi.

Menurut dia, jika ternyata investasi yang dilakukan BPKH jeblok dan tidak memperoleh keuntungan, maka yang akan tergerus dan menjadi taruhan adalah uang setoran pokok jamaah.

Pada saat yang sama, BPKH harus terus menerus mensubsidi penyelenggaran haji setiap tahunnya. Maka calon jemaah bukannya mendapat untung malah bisa “buntung” alias rugi.

"Padahal dana setoran awal calon jamaah tidak boleh berkurang apalagi rugi," ucap Dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta ini.

Mustolih mengungkapkan, masih ingat di benak publik sistem subsidi silang semacam itu dilakukan oleh beberapa perusahaan travel swasta seperti First Travel dan Abou Tour di mana jemaah umrah yang berangkat ternyata biayanya disubsidi oleh calon jemaah umrah yang mendaftar berikutya sebagai konsekuensi dari promosi harga jorjoran dengan membanting harga sangat murah jauh di bawah standar.

Apa yang terjadi? Kata Mustolih, dua perusahaan tersebut itu akhirnya colaps karena gagal mengelola uang setoran awal yang diputar diberbagai investasi sebagai sumber subsidi ternyata jeblok dan tidak memperoleh keuntungan. Akibatnya, ratusan ribu calon jamaah umrah dari dua travel tersebut pun gagal berangkat ke Tanah Suci. Mereka tertipu, uang setoran juga raib tidak kembali.

Di sisi lain, sambung dia, konsekuensi dari kejadian itu pimpinan dua perusahaan tersebut harus berhadapan dengan proses hukum dan kemudian divonis masuk bui sampai belasan tahun. Tidak cukup sampai di situ, mereka juga dijerat dengan undang-undang pencucian uang, dan semua asetnya dirampas negara. Sementara, Jemaah umrah merana.

Dia berharap hal semacam itu tidak boleh terjadi dalam pengelolaan dana haji. Maka itu, dia mengingatkan BPKH harus hati-hati dalam memilih skema investasi, mereka harus transparan kepada publik.

Dana haji bukan dana siluman dan memberikan sistem bagi hasil yang adil dan proporsional kepada calon jemaah haji (tunggu) sebagai pemilik dana (shahibul maal).

Dengan kata lain, menurut dia, BPKH sudah semestinya berkonsultasi kepada MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammdiyah dan ormas islam berpengaruh lainnya terkait dengan skema akad wakalah yang benar-benar sesuai syariat (syaria compliance).

"Sampai sekarang mekanisme, syarat, aturan akad serta pembagian keuntungan sistem wakalah dana haji belum diatur secara teknis, padahal menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi tanggung jawab BPKH. Jangan sampai BPKH lalai dengan tugasnya," ujar dia