Selain Kota Bekasi, Ini Korupsi Jual Beli Kursi Jabatan yang Ditangani KPK

Sabtu, 08 Januari 2022 - 06:36 WIB
loading...
Selain Kota Bekasi,...
Sebelum Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, KPK telah menangkap dua kepala daerah lain terkait korupsi dengan modus jual beli jabatan. Foto/antara
A A A
JAKARTA - Jual beli jabatan adalah salah satu modus korupsi yang praktiknya “lazim” di daerah. Pertemuan antara keinginan kepala daerah terpilih supaya segera balik modal dengan pejabat birokrasi pemerintahan yang ingin mempertahankan posisi membuahkan kolusi jual beli jabatan.

Hal ini bisa terjadi akibat pengawasan yang lemah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dianggap tidak berfungsi akibat rasa takut akan pemerintah daerah setempat. Modus inilah yang menjadi salah satu fokus pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Sejak dipimpin Firli Bahuri, KPK setidaknya mengungkap modus jual beli jabatan tersebut dalam tiga operasi tangkap tangan yang melibatkan kepala daerah. Berikut tiga kasus tersebut.

Baca juga: Pepen Pake Rompi Tersangka, Anggota DPRD Bekasi Merinding

1. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Akibat adanya dugaan terkait suap jual beli jabatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 14 orang lain yang terdiri dari wali kota Bekasi, kepala dinas, hingga makelar tanah pada OTT kali ini.

KPK menetapkan 9 orang tersangka, terdiri atas empat pemberi suap dan 5 orang penerima suap, termasuk sang wali kota yang akrab disapa Pepen ini. Ia diudga menerima uang dari sejumlah pegawai sebagai pemotongan terkait posisi jabatan. Uang yang dikumpulkan diduga digunakan sebagai biaya operasional wali kota yang dikelola oleh oknum Lurah Jati Sari, Mulyadi. Saat diperiksa, uang yang tersisa adalah sebesar Rp600 juta. Akibat dari perbuatannya, Rahmat Effendi diancam dengan hukuman 20 tahun penjara.

2. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kisah Kasus Nadiem Dalam...
Kisah Kasus Nadiem Dalam Perkara Korupsi
Sony Sonjaya Diperiksa...
Sony Sonjaya Diperiksa 18 Juni, Kejagung Dalami 26 Tokoh Terkait Kasus Korupsi MBG
Selain Bos Maktour,...
Selain Bos Maktour, KPK Panggil Tiga Saksi Lain Kasus Kuota Haji
Kejagung: Sony Sanjaya...
Kejagung: Sony Sanjaya Tak Bisa Jadi Justice Collaborator Jika Menjadi Pelaku Utama
Kasus Sertifikasi K3,...
Kasus Sertifikasi K3, KPK Telusuri Aliran Uang ke Pihak Kemnaker
Kejagung Limpahkan 11...
Kejagung Limpahkan 11 Tersangka Kasus Korupsi Ekspor CPO ke Jaksa Penuntut Umum
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
Nama Dirjen Bea Cukai...
Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Suap, Ini Kata Purbaya
Bareskrim Batal Periksa...
Bareskrim Batal Periksa Ketua Kadin Sultra Hari Ini, Alasan Sakit
Rekomendasi
Pascadamai AS-Iran:...
Pascadamai AS-Iran: Kapal Raksasa Ini Tembus Selat Hormuz, Krisis Energi Global Mulai Mereda?
Trump Klaim Tidak Ada...
Trump Klaim Tidak Ada Batasan pada Kekuasaannya
Kisah Cinta Sutan Sjahrir...
Kisah Cinta Sutan Sjahrir dan Maria Mieske, Dipisahkan Penjara hingga Politik Kolonial Belanda
Berita Terkini
Ubedilah Badrun Sebut...
Ubedilah Badrun Sebut Gerakan Mahasiswa Murni, Tidak Ditunggangi Kepentingan Politis
Mantan Wakapolri: Polisi...
Mantan Wakapolri: Polisi yang Bawa Dokter Tifa ke RS Polri Pernah Dampingi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Temui Jokowi
PPM sebagai Solusi Ketahanan...
PPM sebagai Solusi Ketahanan Nasional di Bawah Naungan Bacadnas
Di Hadapan Pimpinan...
Di Hadapan Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Mainkan Isu Perut Rakyat
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Dirawat Inap Atas Rekomendasi Dokter
UU Polri Baru Akomodasi...
UU Polri Baru Akomodasi Penyetaraan Hak dan Humanis Tangani Unjuk Rasa
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved