Kader Demokrat Diminta Tak Terpengaruh Manuver Subur Sembiring
loading...
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Manuver politik Subur Sembiring terus dikritisi oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat . Kali ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan yang mengkritisinya.
Ossy mengatakan, pemegang kekuasaan tertinggi Partai Demokrat adalah Kongres. Dia melanjutkan, ada ratusan pemegang hak suara yang telah melaksanakan kewajibannya pada Kongres tersebut."Dan kami telah lakukan pada tanggal 15 Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Pada tanggal 15 April 2020 AHY mengumumkan susunan kepengurusan Partai Demokrat dan kemudian melaporkan kepada negara melalui Kemenkumham RI," kata Ossy dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (10/6/2020).
Dia menambahkan, Menkumham RI Yasonna Laoly juga telah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat pada tanggal 18 Mei 2020. Sehingga, lanjut dia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY ) memiliki legalitas dari aspek formil dan yuridis, dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART)
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah atas diterbitkannya SK Menkumham tanggal 18 Mei 2020, yang mengakui legalitas kepemimpinan AHY untuk memimpin PD 2020-2025 sebagai hasil Kongres PD ke V," tuturnya.
Dia mendengar Subur Sembiring melakukan manuver politik karena merasa terancam legalitasnya sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD). "Walau sebenarnya beliau (Subur-red) sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pascaberpulangnya Almarhum Vence Rumangkang," ujarnya. ( ).
Selain itu, kata dia, faktanya Subur Sembiring bukan salah satu pendiri Partai Demokrat. "Kami meminta agar seluruh kader Partai Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh atas manuver politik ini. Kami mengimbau agar tetap fokus untuk melaksanakan instruksi Ketum dalam melakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona dan Partai Demokrat Peduli dan Berbagi di masa Covid-19 ini, konsolidasi internal pasca-Kongres dan persiapan menyambut Pilkada 2020," pungkasnya. ( Baca juga: Elektabilitas Turun, PDIP Anggap Hal Biasa ).
Ossy mengatakan, pemegang kekuasaan tertinggi Partai Demokrat adalah Kongres. Dia melanjutkan, ada ratusan pemegang hak suara yang telah melaksanakan kewajibannya pada Kongres tersebut."Dan kami telah lakukan pada tanggal 15 Maret 2020, AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Pada tanggal 15 April 2020 AHY mengumumkan susunan kepengurusan Partai Demokrat dan kemudian melaporkan kepada negara melalui Kemenkumham RI," kata Ossy dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (10/6/2020).
Dia menambahkan, Menkumham RI Yasonna Laoly juga telah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat pada tanggal 18 Mei 2020. Sehingga, lanjut dia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY ) memiliki legalitas dari aspek formil dan yuridis, dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART)
"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah atas diterbitkannya SK Menkumham tanggal 18 Mei 2020, yang mengakui legalitas kepemimpinan AHY untuk memimpin PD 2020-2025 sebagai hasil Kongres PD ke V," tuturnya.
Dia mendengar Subur Sembiring melakukan manuver politik karena merasa terancam legalitasnya sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD). "Walau sebenarnya beliau (Subur-red) sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pascaberpulangnya Almarhum Vence Rumangkang," ujarnya. ( ).
Selain itu, kata dia, faktanya Subur Sembiring bukan salah satu pendiri Partai Demokrat. "Kami meminta agar seluruh kader Partai Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh atas manuver politik ini. Kami mengimbau agar tetap fokus untuk melaksanakan instruksi Ketum dalam melakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona dan Partai Demokrat Peduli dan Berbagi di masa Covid-19 ini, konsolidasi internal pasca-Kongres dan persiapan menyambut Pilkada 2020," pungkasnya. ( Baca juga: Elektabilitas Turun, PDIP Anggap Hal Biasa ).
(zik)
Lihat Juga :
