DPR Sebut Banyak RS Teriak Kekurangan APD
loading...
Usaha pembuatan APD. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lambannya pemerintah dalam melakukan pengadaan dan mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis ke Rumah Sakit (RS) disesalkan oleh Wakil Ketua IX DPR RI Anshory Siregar. Hal tersebut terlihat dari terlalu banyak rapat yang digelar hanya untuk mengevaluasi pengadaan dan distribusi APD.
"Bagaimana mungkin akan maksimal melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19 jika tenaga medis tidak dilindungi dengan aman dan baik. Saat ini banyak RS mengeluh kekurangan APD, sehingga pada akhirnya menggunakan perlengkapan yang ala kadarnya saat menghadapi pasien," ujar Anshory Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan kronologi berlarut-larutnya rapat pembahasan APD, terlebih masalah terjadi karena kebijakan pemerintah yang dinilai tidak terencana dan responsif. Tercatat Komisi IX telah berulang kali rapat dengan pemerintah membahas APD, di antaranya pada tanggal 14 Maret rapat bersama Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19.
Kemudian, pada tanggal 2 April rapat antara Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian lain yang terkait. Rapat tanggal 8 dan 14 April 2020 dengan beberapa Dirjen di lingkungan Kemenkes. Terakhir rapat hari tanggal 21 April 2020. ( ).
"Rumah sakit rujukan baik di Jakarta maupun di luar, seperti RS Adam Malik Medan, RS Kariadi Semarang, dan RS lainnya sudah tidak bisa terhitung berapa banyak tenaga medis baik itu dokter maupun perawat yang terpapar dan menjadi korban. Apalagi para korban ini banyak yang dokter-dokter spesialis,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenkes harus memastikan bahwa APD terdistribusi dengan maksimal mulai dari rumah sakit-rumah sakit hingga tingkat Puskesmas. Dirinya mengingatkan jangan sampai rapat Komisi IX DPR dengan Kemenkes di masa yang akan datang hanya berputar-putar membahas urusan APD. Menurut dia, sungguh sangat tidak produktif dan tidak efisien.
"Kalau seminggu, dua minggu APD kekurangan mungkin masih bisa dimaklumi. Kini sudah lebih sebulan banyak RS masih teriak kekurangan APD, padahal kita punya segala-galanya."
"Bagaimana mungkin akan maksimal melakukan penanganan terhadap pasien Covid-19 jika tenaga medis tidak dilindungi dengan aman dan baik. Saat ini banyak RS mengeluh kekurangan APD, sehingga pada akhirnya menggunakan perlengkapan yang ala kadarnya saat menghadapi pasien," ujar Anshory Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan kronologi berlarut-larutnya rapat pembahasan APD, terlebih masalah terjadi karena kebijakan pemerintah yang dinilai tidak terencana dan responsif. Tercatat Komisi IX telah berulang kali rapat dengan pemerintah membahas APD, di antaranya pada tanggal 14 Maret rapat bersama Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19.
Kemudian, pada tanggal 2 April rapat antara Gugus Tugas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian lain yang terkait. Rapat tanggal 8 dan 14 April 2020 dengan beberapa Dirjen di lingkungan Kemenkes. Terakhir rapat hari tanggal 21 April 2020. ( ).
"Rumah sakit rujukan baik di Jakarta maupun di luar, seperti RS Adam Malik Medan, RS Kariadi Semarang, dan RS lainnya sudah tidak bisa terhitung berapa banyak tenaga medis baik itu dokter maupun perawat yang terpapar dan menjadi korban. Apalagi para korban ini banyak yang dokter-dokter spesialis,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Kemenkes harus memastikan bahwa APD terdistribusi dengan maksimal mulai dari rumah sakit-rumah sakit hingga tingkat Puskesmas. Dirinya mengingatkan jangan sampai rapat Komisi IX DPR dengan Kemenkes di masa yang akan datang hanya berputar-putar membahas urusan APD. Menurut dia, sungguh sangat tidak produktif dan tidak efisien.
"Kalau seminggu, dua minggu APD kekurangan mungkin masih bisa dimaklumi. Kini sudah lebih sebulan banyak RS masih teriak kekurangan APD, padahal kita punya segala-galanya."
(zik)
Explore More