Kemenag Tegaskan Pengukuhkan 9 Kiai di Majelis Masyayikh Sesuai PMA
loading...
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Muhammad Ali Ramdhani. Foto/Kemenag
A
A
A
JAKARTA - Penetapan Majelis Masyayikh ditegaskan sudah dilakukan sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) No 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Hal ini dikatakan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, Muhammad Ali Ramdhani.
Baca Juga: Majelis Masyayikh
Baca juga: Kemenag Sebut Generasi Milenial Agen Moderasi Beragama
"Penetapan Majelis Masyayikh diatur dalam PMA menjadi kewenangan Menteri Agama," ucap Ali Ramdhani dikutip dalam laman resmi Kemenag, Sabtu (1/1/2022).
Dhani mengatakan, Majelis Masyayikh dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang beranggotakan sembilan orang dari satu unsur pemerintah dan delapan asosiasi pesantren. Unsur AHWA dari pemerintah ditunjuk Menteri Agama.
Unsur AHWA dari unsur asosiasi pesantren berasal Dewan Masyayikh dan asosiasi pesantren berskala nasional dengan memperhatikan jumlah keanggotaan pesantren secara proporsional.
"AHWA juga ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan usulan dari Dirjen Pendidikan Islam," ujar Dhani.
Selanjutnya kata Dhani, AHWA memilih Majelis Masyayikh dengan kriteria memiliki komitmen kebangsaan, memiliki integritas, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait pendidikan pesantren, memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam, berusia paling rendah 40 tahun saat dipilih, bukan pengurus partai, dan bukan anggota AHWA.
"AHWA kemudian menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan prinsip proporsionalitas dan representasi rumpun ilmu agama Islam," jelasnya.
Rumpun ilmu agama Islam mencakup Al-Qur’an dan ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadis dan Ilmu Hadis, Fikih dan Ushul Fikih, Akidah dan Filsafat Islam, Tasawuf dan Tarekat, Ilmu Falak, Sejarah dan Peradaban Islam, serta Bahasa dan Sastra Arab.
AHWA lanjut Dhani, selanjutnya menyampaikan calon anggota Majelis Masyayikh kepada Menteri Agama. Dalam Ayat (6) Pasal 75 diatur bahwa menteri menetapkan calon anggota Majelis Masyayikh dengan Keputusan Menteri.
"AHWA kemarin mengusulkan 21 nama. Sesuai Pasal 69 Ayat (3), menteri agama kemudian memilih sembilan nama untuk ditetapkan sebagai Majelis Masyayikh," kata dia.
"Jadi penetapan Majelis Masyayikh itu sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren," tutupnya.
Baca Juga: Majelis Masyayikh
Baca juga: Kemenag Sebut Generasi Milenial Agen Moderasi Beragama
"Penetapan Majelis Masyayikh diatur dalam PMA menjadi kewenangan Menteri Agama," ucap Ali Ramdhani dikutip dalam laman resmi Kemenag, Sabtu (1/1/2022).
Dhani mengatakan, Majelis Masyayikh dipilih oleh Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) yang beranggotakan sembilan orang dari satu unsur pemerintah dan delapan asosiasi pesantren. Unsur AHWA dari pemerintah ditunjuk Menteri Agama.
Unsur AHWA dari unsur asosiasi pesantren berasal Dewan Masyayikh dan asosiasi pesantren berskala nasional dengan memperhatikan jumlah keanggotaan pesantren secara proporsional.
"AHWA juga ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan usulan dari Dirjen Pendidikan Islam," ujar Dhani.
Selanjutnya kata Dhani, AHWA memilih Majelis Masyayikh dengan kriteria memiliki komitmen kebangsaan, memiliki integritas, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait pendidikan pesantren, memiliki keahlian dalam bidang keilmuan agama Islam, berusia paling rendah 40 tahun saat dipilih, bukan pengurus partai, dan bukan anggota AHWA.
"AHWA kemudian menetapkan bakal calon anggota Majelis Masyayikh berdasarkan prinsip proporsionalitas dan representasi rumpun ilmu agama Islam," jelasnya.
Rumpun ilmu agama Islam mencakup Al-Qur’an dan ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hadis dan Ilmu Hadis, Fikih dan Ushul Fikih, Akidah dan Filsafat Islam, Tasawuf dan Tarekat, Ilmu Falak, Sejarah dan Peradaban Islam, serta Bahasa dan Sastra Arab.
AHWA lanjut Dhani, selanjutnya menyampaikan calon anggota Majelis Masyayikh kepada Menteri Agama. Dalam Ayat (6) Pasal 75 diatur bahwa menteri menetapkan calon anggota Majelis Masyayikh dengan Keputusan Menteri.
"AHWA kemarin mengusulkan 21 nama. Sesuai Pasal 69 Ayat (3), menteri agama kemudian memilih sembilan nama untuk ditetapkan sebagai Majelis Masyayikh," kata dia.
"Jadi penetapan Majelis Masyayikh itu sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PMA Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
