DPR Minta Mensos Tindaklanjuti Temuan KPK Soal Harga Bansos Rp222,65 M

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS M. Hidayat Nur Wahid mengkritisi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mahalnya harga bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) 2021 senilai Rp222,65 miliar.

Temuan imi menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. “Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut kemahalan harga yang bila bisa dicegah maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak Covid-19 yang berhak mendapatkan Bansos,” kata Hidayat, Jumat (31/12/2021).

Baca juga: Tetap Ada Celah untuk Dimainkan dari Bansos ala Mensos Risma

Hidayat menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya, Juliari P Batubara yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi bansos. Saat itu Juliari melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.

Baca juga: Mensos Minta Penyaluran Bansos Dipercepat Sebelum 31 Desember 2021

Wakil Ketua MPR ini meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp222 miliar, tetapi total anggaran BPNT 2021 mencapai Rp42,5 triliun, itu pun belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian Delta Covid-19. Kemahalan harga sebesar 14% dari pagu Rp42,5 triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp6 triliun.

“Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program Bansos bagi rakyat korban Covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS. KPK harus tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan dana Bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya.

Temuan kemahalan harga tersebut, kata Hidayat, tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, Hidayat mendesak KPK dan Kemensos mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai bentuk solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“Wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara masif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos, hal itu juga akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” kata Hidayat.