Ahli Pertanian Ingatkan Dampak Alih Fungsi Lahan Ciptakan Pemiskinan Baru

Selasa, 09 Juni 2020 - 14:35 WIB
loading...
Ahli Pertanian Ingatkan...
Ancaman alih fungsi lahan pertanian dinilai semakin nyata di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir luas baku sawah berkurang cukup signifikan. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ancaman alih fungsi lahan pertanian dinilai semakin nyata di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir luas baku sawah berkurang cukup signifikan. Menurut data Kementerian ATR/BPN lahan pertanian menyusut 287.000 hektare dalam rentang waktu 2013-2019. Data lain menyebutkan, 110.000 hektare lahan pertanian berganti peruntukan tiap tahunnya (HKTI, 2019).

Ahli pertanian dari Universitas Udayana, I Made Supartha Utama mengingatkan, alih fungsi lahan berdampak pada kemiskinan baru. Menurutnya, masyarakat berpotensi akan kehilangan pekerjaan dan cenderung memilih gaya hidup konsumtif. "Perubahan sosial memengaruhi luas lahan pertanian yang semakin sempit. Lahan pertanian banyak berubah peruntukan menjadi non-pertanian. Cuma masalahnya, meski punya uang, petani tidak punya skill lain. Sekarang lahan pertaniannya tidak ada. Dia punya uang, tapi tidak punya skill selain bertani, akhirnya terjadilah dengan gaya hidup tinggi dengan pola hidup konsumtif. Nah, ini kan sebenarnya suatu pemiskinan sebenarnya," kata Supartha, Selasa (9/6/2020). (Baca juga: Ada Corona, Pemerintah Harus Perhatikan Petani Sebagai Ujung Tombak Pangan)

Untuk mencegahnya, kata peneliti Udayana ini, pemerintah perlu memberikan beberapa insentif guna mencegah petani melepaskan lahannya. Karena pada dasarnya keputusan menjual lahan pertanian itu terletak pada mereka. "Lahan pertanian yang berkelanjutan itu harusnya dijaga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan diberikan insentif, misalnya kemudahan pajaknya, subsidi pestisida, atau dukungan teknologi, sehingga produktivitasnya akan meningkat dan efisien, serta memberikan pendapatan yang baik bagi para petani," ucapnya.

Di sisi lain, Supartha menilai, sebenarnya instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan ini sudah cukup memadai. Tinggal implementasinya di lapangan saja. Maka itu, Pemerintah perlu konsisten agar kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan ini bisa optimal. "Menurut saya, UU No. 4/2009 sudah cukup bagus. Cuma sekarang bagaimana implementasinya. Bagaimana undang-undang itu diterjemahkan menjadi pergub atau perda," terangnya. (Baca juga: HKTI Ingatkan Kepala Daerah Harus Lindungi Lahan Pertanian)

Menurut dia, Undang-undang itu harus dilaksanakan secara konsisten, dan perlu perencanaan yang baik untuk menentukan mana yang akan dijadikan kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ke depan.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Rekomendasi
Ultimate Take Over,...
Ultimate Take Over, Energi Baru yang Siap Bakar Semangat
24 Narapidana di Jatim...
24 Narapidana di Jatim Terima Remisi Khusus Waisak 2025
Bank Indonesia Buka...
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan
Berita Terkini
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Budaya Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Mengelola Komunikasi...
Mengelola Komunikasi Publik Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah
Duit Rp479 Miliar dari...
Duit Rp479 Miliar dari Korupsi Duta Palma Disita Kejagung, Sahroni Apresiasi
Infografis
Ilmuwan Swiss Berhasil...
Ilmuwan Swiss Berhasil Ciptakan Baterai Hidup dari Jamur
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved