Kapolri Tinjau Pos Terpadu Cikopo, Ingatkan 2 Hal Antisipasi Libur Nataru
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dua hal penting mengantisipasi libur Nataru saat meninjau Pos Pengamanan dan Pelayanan Cikopo di Tol Cipularang. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melanjutkan kegiatan peninjauan kesiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru ( Nataru ). Kali ini, rombongan mengecek Pos Terpadu Cikopo di Ruas Tol Cipularang.
Di tempat tersebut, Listyo Sigit mengingatkan bahwa ada perbedaan yang akan dihadapi dalam periode Nataru di tengah Pandemi Covid-19 saat ini dibandingkan sebelumnya. Tahun ini, kata Sigit, masyarakat diberikan kelonggaran dalam beraktivitas yang berpotensi menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Di sisi lain, ada harapan agar Covid-19 tidak mengalami peningkatan selama dan setelah periode libur Nataru.
"Rekan-rekan mau tidak mau harus menghadapi dua masalah tersebut. Di satu sisi diberikan kelonggaran, di sisi lain tempat atau area tertentu, kita harus betul-betul mampu melaksanakan penegakan protokol kesehatan secara kuat. Dua hal itu harus dilaksanakan sehingga ekonomi bisa tumbuh dan laju Covid-19 bisa kita pertahankan tetap stabil sampai pasca - Nataru nanti," kata Sigit dalam pengarahannya, Rabu (22/12).
Belajar dari pengalaman, Sigit menekankan, untuk periode libur Nataru tahun ini sangat diharapkan untuk tidak terjadi lonjakan angka Covid-19 yang signifikan. Oleh karenanya, Sigit meminta kepada TNI-Polri, Pemda, dan seluruh elemen masyarakat, untuk tidak abai maupun lengah dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19.
"Pengalaman setelah Nataru ada kenaikan dua setengah kali lipat. Harapan kita jangan sampai pasca-Nataru, angka tersebut mengalami kejadian yang sama seperti tahun yang lalu. Ini tentunya harus kita hadapi. Tentunya kalau kita lengah, kalau kita anggap ini seperti hal yang biasa maka yang tadinya stabil selama 150 hari ini, akan ada risiko," ujar mantan Kapolda Banten ini.
Oleh karena itu, Sigit sangat mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk benar-benar menguatkan pos pengamanan dan pelayanan yang disiapkan selama pelaksanaan Operasi Lilin berlangsung.
"Sehingga tentunya dalam kesempatan ini, saya betul-betul wanti-wanti, bahwa seluruh jajaran rekan-rekan kapolres yabg telah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan. Ada area-area yang bisa digunakan melaksanakan vaksinasi, pemeriksaan terhadap masyarakat yang perlu dilaksanakan Swab Antigen. Kemudian, memasifkan aplikasi PeduliLindungi. Saya kira tadi sudah dilaporkan dan tentunya terkait dengan penegakan aturan prokes memang betul-betul kita harapkan untuk dilaksanakan dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Semua upaya itu, kata Sigit harus dimasifkan di wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya interaksi ataupun aktivitas dari masyarakat. Khususnya Jawa Barat yang terkenal dengan lokasi wisata, Sigit menyebut, harus dipastikan penegakan protokol kesehatan berjalan dengan sangat ketat.
Lebih dalam, dari hasil pemantauannya, Sigit memaparkan, masih ada potensi kurangnya pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di beberapa tempat. Menurutnya, barcode aplikasi itu memang sudah terpasang, namun kepastian pengecekan terhadap masyarakat yang mengakses yang dianggap masih lemah.
Di tempat tersebut, Listyo Sigit mengingatkan bahwa ada perbedaan yang akan dihadapi dalam periode Nataru di tengah Pandemi Covid-19 saat ini dibandingkan sebelumnya. Tahun ini, kata Sigit, masyarakat diberikan kelonggaran dalam beraktivitas yang berpotensi menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Di sisi lain, ada harapan agar Covid-19 tidak mengalami peningkatan selama dan setelah periode libur Nataru.
"Rekan-rekan mau tidak mau harus menghadapi dua masalah tersebut. Di satu sisi diberikan kelonggaran, di sisi lain tempat atau area tertentu, kita harus betul-betul mampu melaksanakan penegakan protokol kesehatan secara kuat. Dua hal itu harus dilaksanakan sehingga ekonomi bisa tumbuh dan laju Covid-19 bisa kita pertahankan tetap stabil sampai pasca - Nataru nanti," kata Sigit dalam pengarahannya, Rabu (22/12).
Belajar dari pengalaman, Sigit menekankan, untuk periode libur Nataru tahun ini sangat diharapkan untuk tidak terjadi lonjakan angka Covid-19 yang signifikan. Oleh karenanya, Sigit meminta kepada TNI-Polri, Pemda, dan seluruh elemen masyarakat, untuk tidak abai maupun lengah dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19.
"Pengalaman setelah Nataru ada kenaikan dua setengah kali lipat. Harapan kita jangan sampai pasca-Nataru, angka tersebut mengalami kejadian yang sama seperti tahun yang lalu. Ini tentunya harus kita hadapi. Tentunya kalau kita lengah, kalau kita anggap ini seperti hal yang biasa maka yang tadinya stabil selama 150 hari ini, akan ada risiko," ujar mantan Kapolda Banten ini.
Oleh karena itu, Sigit sangat mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk benar-benar menguatkan pos pengamanan dan pelayanan yang disiapkan selama pelaksanaan Operasi Lilin berlangsung.
"Sehingga tentunya dalam kesempatan ini, saya betul-betul wanti-wanti, bahwa seluruh jajaran rekan-rekan kapolres yabg telah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan. Ada area-area yang bisa digunakan melaksanakan vaksinasi, pemeriksaan terhadap masyarakat yang perlu dilaksanakan Swab Antigen. Kemudian, memasifkan aplikasi PeduliLindungi. Saya kira tadi sudah dilaporkan dan tentunya terkait dengan penegakan aturan prokes memang betul-betul kita harapkan untuk dilaksanakan dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.
Semua upaya itu, kata Sigit harus dimasifkan di wilayah yang berpotensi tinggi terjadinya interaksi ataupun aktivitas dari masyarakat. Khususnya Jawa Barat yang terkenal dengan lokasi wisata, Sigit menyebut, harus dipastikan penegakan protokol kesehatan berjalan dengan sangat ketat.
Lebih dalam, dari hasil pemantauannya, Sigit memaparkan, masih ada potensi kurangnya pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di beberapa tempat. Menurutnya, barcode aplikasi itu memang sudah terpasang, namun kepastian pengecekan terhadap masyarakat yang mengakses yang dianggap masih lemah.
Lihat Juga :
