Soal PT 0%, Demokrat: Pilihan Capres Semakin Beragam dan Cegah Polarisasi
Rabu, 22 Desember 2021 - 13:36 WIB
loading...
A
A
A
Tidak hanya Partai Demokrat, PKS juga menyuarakan hal senada. Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera juga mendukung adanya usulan PT 0% demi membuka kontestasi yang adil dan memberi kesempatan bagi semua pihak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. "Presidential threshold 20% ini membatasi arena kontestasi dan melimitasi peluang wujudnya kontestasi karya dan gagasan," ujar anggota Komisi II DPR tersebut kepada wartawan.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri bersuara agar syarat ambang batas pencapresan atau presidential threshold yang saat ini ditetapkan 20% bisa diturunkan menjadi 0%. Saran tersebut dusampaikan Firli karena berkaca dari kondisi-kondisi di daerah, banyak yang mengeluhkan soal mahalnya biaya pemilihan umum yang kemudian jadi alasan untuk melakukan korupsi.
Firli mengatakan KPK perlu bersikap dengan mengusulkan presidential threshold 0%. Menurutnya, hal itu termasuk sebagai upaya pemberantasan korupsi dari hulu. "Pada konteks ini, maka saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," katanya.
Menurutnya, jika memang biaya politik mendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik, maka harus segera ditangani akar persoalannya. Salah satunya presidential threshold 0%. Aturan mengenai PT 0% selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk bisa mengubah PT menjadi 0% bisa dilakukan melalui revisi UU tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri bersuara agar syarat ambang batas pencapresan atau presidential threshold yang saat ini ditetapkan 20% bisa diturunkan menjadi 0%. Saran tersebut dusampaikan Firli karena berkaca dari kondisi-kondisi di daerah, banyak yang mengeluhkan soal mahalnya biaya pemilihan umum yang kemudian jadi alasan untuk melakukan korupsi.
Firli mengatakan KPK perlu bersikap dengan mengusulkan presidential threshold 0%. Menurutnya, hal itu termasuk sebagai upaya pemberantasan korupsi dari hulu. "Pada konteks ini, maka saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," katanya.
Menurutnya, jika memang biaya politik mendorong hasrat korupsi yang membabi buta bagi seluruh pejabat politik, maka harus segera ditangani akar persoalannya. Salah satunya presidential threshold 0%. Aturan mengenai PT 0% selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk bisa mengubah PT menjadi 0% bisa dilakukan melalui revisi UU tersebut.
(cip)
Lihat Juga :
