Dinilai Peduli Persoalan Desa, Ganjar Diminta Jadi Pembina PPDI
Rabu, 15 Desember 2021 - 17:48 WIB
loading...
Puluhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/12/2021). Mereka ingin menemui Gubernur Ganjar. Foto/Tangkapan Layar
A
A
A
JAKARTA - Puluhan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendatangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (15/12/2021). Mereka ingin menemui Gubernur Ganjar Pranowo.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dorong UMKM Jateng Kebut Digital Marketing
Meski jumlah pengurus PPDI yang datang hanya puluhan, dengan dalih agar tak terjadi kerumunan, Ganjar hanya menerima perwakilan mereka untuk audensi langsung.
Baca juga: Lestarikan Budaya Betawi, Condet Jadi Lokasi Desa Kreatif Pertama Kemenparekraf
Perwakilan pengurus PPDI yang datang diterima Ganjar di ruang rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sisanya, menunggu di lobi kantor.
Puluhan pengurus PPDI itu datang bukan untuk aksi unjuk rasa. Mereka meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa.
Mereka mengenaggap nomor induk itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.
Menurut Sekjen PPDI, Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, perangkat desa bisa langsung diberhentikan.
"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak (diperlakukan) semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," kata Sarjoko.
Selain itu, mereka ingin Ganjar bersedia menjadi pembina PPDI. "Kami datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai persoalan perangkat desa dengan Pak Ganjar. Selain itu, kami juga secara khusus meminta pak Ganjar menjadi Dewan Pembina di organisasi PPDI," ucap Sarjoko.
PPDI menilai Ganjar merupakan pemimpin yang paling peduli pada persoalan desa. Hal itu dapat dilihat dari keberpihakan Ganjar pada kepala desa dan perangkat desa selama ini.
"Makanya kami menginginkan beliau duduk sebagai pembina atau dewan penasihat PPDI. Kebetulan kami akan Munas pada 8 Januari nanti, kami harap Beliau berkenan," ucapnya.
"Nah pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," sambungnya.
Menanggapi keinginan para pengurus PPDI tersebut, Ganjar mengatakan tidak keberatan. Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.
"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak. Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.
Ganjar menambahkan, pada intinya, diminta ataupun tidak, dirinya akan tetap membina para perangkat desa, khususnya yang ada di Jawa Tengah.
"Jadi kalau panjenengan sudah sepakat saya jadi pembina, mari kita jalan bersama-sama. Saya kalau sama kades, perangkat desa itu sudah seperti teman sendiri. Jadi jangan sungkan, kalau ada persoalan langsung whatsapp atau telpon saya langsung," ucapnya.
PPDI adalah organisasi perangkat desa yang tersebar di 17 provinsi dan 362 kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga, persoalan yang dihadapi cukup kompleks.
Baca juga: Ganjar Pranowo Dorong UMKM Jateng Kebut Digital Marketing
Meski jumlah pengurus PPDI yang datang hanya puluhan, dengan dalih agar tak terjadi kerumunan, Ganjar hanya menerima perwakilan mereka untuk audensi langsung.
Baca juga: Lestarikan Budaya Betawi, Condet Jadi Lokasi Desa Kreatif Pertama Kemenparekraf
Perwakilan pengurus PPDI yang datang diterima Ganjar di ruang rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sisanya, menunggu di lobi kantor.
Puluhan pengurus PPDI itu datang bukan untuk aksi unjuk rasa. Mereka meminta bantuan Ganjar untuk mendorong pembentukan Nomor Induk Aparatur Pemerintahan Desa.
Mereka mengenaggap nomor induk itu penting untuk melindungi para aparatur pemerintahan desa dari kesewenang-wenangan.
Menurut Sekjen PPDI, Sarjoko, selama ini perangkat desa marak menghadapi masalah pemberhentian sepihak. Jika ada kepala desa baru, perangkat desa bisa langsung diberhentikan.
"Maka menurut kami nomor induk itu penting untuk melindungi kami, agar kami tidak (diperlakukan) semena-mena menjadi korban kebijakan pemerintahan desa. Kalau ada pemberhentian, kami harap ada proses perundang-undangan yang berlaku," kata Sarjoko.
Selain itu, mereka ingin Ganjar bersedia menjadi pembina PPDI. "Kami datang ke sini untuk mendiskusikan berbagai persoalan perangkat desa dengan Pak Ganjar. Selain itu, kami juga secara khusus meminta pak Ganjar menjadi Dewan Pembina di organisasi PPDI," ucap Sarjoko.
PPDI menilai Ganjar merupakan pemimpin yang paling peduli pada persoalan desa. Hal itu dapat dilihat dari keberpihakan Ganjar pada kepala desa dan perangkat desa selama ini.
"Makanya kami menginginkan beliau duduk sebagai pembina atau dewan penasihat PPDI. Kebetulan kami akan Munas pada 8 Januari nanti, kami harap Beliau berkenan," ucapnya.
"Nah pak Ganjar ini menurut kami sangat tepat, karena beliau sangat peduli pada nasib kepala desa dan perangkat desa," sambungnya.
Menanggapi keinginan para pengurus PPDI tersebut, Ganjar mengatakan tidak keberatan. Dengan satu syarat, anggota PPDI memang mau dibina olehnya.
"Saya diminta jadi pembina PPDI itu tergantung panjenengan mau dibina apa tidak. Kalau tidak mau dibina, ya mending yang lain," canda Ganjar.
Ganjar menambahkan, pada intinya, diminta ataupun tidak, dirinya akan tetap membina para perangkat desa, khususnya yang ada di Jawa Tengah.
"Jadi kalau panjenengan sudah sepakat saya jadi pembina, mari kita jalan bersama-sama. Saya kalau sama kades, perangkat desa itu sudah seperti teman sendiri. Jadi jangan sungkan, kalau ada persoalan langsung whatsapp atau telpon saya langsung," ucapnya.
PPDI adalah organisasi perangkat desa yang tersebar di 17 provinsi dan 362 kabupaten seluruh Indonesia. Sehingga, persoalan yang dihadapi cukup kompleks.
(maf)
Lihat Juga :
