Firli Bahuri Usul PT 0%, Nawawi: Itu Pendapat Pribadi Bukan KPK
Rabu, 15 Desember 2021 - 20:17 WIB
loading...
A
A
A
"Materi yang ini (sistem penyelenggaraan pemilu) yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada pemerintah dan DPR," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) menjadi 0%. Hal tersebut diharapkan agar demokrasi di Indonesia tidak lagi diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Menurut Firli, adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal, dan balas budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih membuat KPK merasa penting bersikap. Sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.
"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," ujarnya.
Presidential Threshold, lanjut Firli, menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani agar hasrat korupsi para pejabat politik tidak membabi buta.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) menjadi 0%. Hal tersebut diharapkan agar demokrasi di Indonesia tidak lagi diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Menurut Firli, adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal, dan balas budi pada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih membuat KPK merasa penting bersikap. Sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.
"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika PT 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," ujarnya.
Presidential Threshold, lanjut Firli, menjadi salah satu permasalahan yang harus ditangani agar hasrat korupsi para pejabat politik tidak membabi buta.
Lihat Juga :
