Tim Ahli Wapres Minta Anwar Abbas Buka Data Ketimpangan Tanah
Minggu, 12 Desember 2021 - 08:21 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah saat ini terus berjibaku dalam mendata kepemilikan tanah negara untuk dikelola oleh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga telah membuat program hak pengelolaan hutan (HPH) menjadi hutan sosial.
"Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan," imbuhnya.
Dia mengatakan, itulah yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai hutan sosial. Banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat. "Mungkin jumlahnya selama republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial di masa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan Pak Anwar itu harus diluruskan," katanya.
Dia menilai, Anwar Abbas tidak punya kapasitas berbicara mengenai soal ketimpangan tanah, begitu juga dengan forum Kongres Ekonomi Umat Islam ke-II. "MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," ungkapnya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Anwar Abbas mengkritik soal ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Dia juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta. Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas, bahkan membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.
"Baru di zaman Pak Jokowi. Kalau dulu masyarakat di dalam kawasan hutan ditangkapi semua karena mereka merambah hutan, tapi di zaman Pak Jokowi ditata, seolah-olah ada keseimbangan antara HPH dengan masyarakat di kawasan hutan," imbuhnya.
Dia mengatakan, itulah yang dikatakan Presiden Jokowi sebagai hutan sosial. Banyak masyarakat yang dilegalkan menggarap hutan, bahkan diberi sertifikat. "Mungkin jumlahnya selama republik berdiri, dengan jumlah hutan sosial di masa Menteri Siti Nurbaya atas perintah Presiden lebih banyak. Maka pernyataan Pak Anwar itu harus diluruskan," katanya.
Dia menilai, Anwar Abbas tidak punya kapasitas berbicara mengenai soal ketimpangan tanah, begitu juga dengan forum Kongres Ekonomi Umat Islam ke-II. "MUI itu urusan bagaimana membangun insan ekonomi syariah, bagaimana pelabelan halal makanan, bagaimana pusat halal Indonesia, itu yang harusnya dipikirkan," ungkapnya.
Sekadar diketahui sebelumnya, Anwar Abbas mengkritik soal ketimpangan ekonomi masyarakat dengan swasta. Dia juga menyinggung tentang ketimpangan pengelolaan tanah antara masyarakat dengan swasta. Presiden Jokowi pun langsung menjawab kritikan Anwar Abbas, bahkan membuka data pertanahan dan mengajak kerja sama dengan MUI.
(rca)
Lihat Juga :
