Kementerian PUPR Evaluasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah 2021 dan Persiapan Strategi 2022
loading...
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan evaluasi dan apresiasi penyelesaian sertifikasi Barang Milik Negara (BMN)
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar kegiatan evaluasi dan apresiasi penyelesaian sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah 2021 serta mempersiapkan strategi pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk 2022.
Pada 2021, Kementerian PUPR menerima penghargaan Juara I Kategori Sertifikasi Kelompok III BMN Awards dan Lelang Awards dalam acara Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara (APKN) yang diselenggaraan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diterima Kementerian PUPR dalam penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2022 yang perlu digarisbawahi adalah kolaborasi, baik Kementerian PUPR bersama Kemenkeu atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kolaborasi seperti ini mesti menjadi landasan kita untuk bekerja. Kami di Kementerian PUPR meyakini bahwa tidak ada kerja yang bisa kita tuntaskan tanpa kolaborasi, karena sesungguhnya kerja itu adalah resultate dari interaksi kita bersama," katanya dalam sambutan acara Evaluasi dan Apresiasi Penyelesaian Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2021 serta Strategi Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/12/2021).
Menurut Zaenal Fatah, semua usaha sinergi dan koordinasi adalah ikhtiar untuk membangun jembatan pengertian yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian target sertifikasi BMN berupa tanah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, usulan sementara nominatif sertifikasi BMN Kementerian PUPR pada 2022 sebanyak 15.608 bidang.
"Insyaallah dengan cara kerja yang terus kita lakukan perbaikan, tahun depan kita akan menjadi juara. Juara dari kita sendiri karena kita menentukan target yang besar dan Insya Allah kita akan berjaya sebagaimana tahun ini," ujarnya.
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR atas upaya dan kerja keras dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk 2021. Selanjutnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk pelaksanaan 2022 guna mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Sertifikasi BMN berupa tanah menjadi penting ketika ada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menggunakan tanah BMN, karena dalam tahapan final business case mensyaratkan tanah yang bersertifikat guna memitigasi proyek," tuturnya.
Kementerian PUPR merupakan Kementerian yang mengelola aset BMN terbesar. Secara total jumlah aset BMN Kementerian PUPR pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited mencapai 2.217,82 triliun dari nilai 7.470,19 triliun. Nilai ini setara dengan 29,69 persen dari seluruh nilai BMN kementerian/lembaga.
Kementerian PUPR juga mendominasi pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata 84,5 persen yakni tahun 2019 sebanyak 4.876 bidang dari total BMN berupa tahan secara nasional 6.900 bidang, tahun 2020 sebanyak 7.205 bidang dari 7.870 bidang, dan tahun 2021 sebanyak 22.686 bidang dari 24.837 bidang.
Pada 2021, Kementerian PUPR menerima penghargaan Juara I Kategori Sertifikasi Kelompok III BMN Awards dan Lelang Awards dalam acara Apresiasi Pengelolaan Kekayaan Negara (APKN) yang diselenggaraan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diterima Kementerian PUPR dalam penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah tahun 2022 yang perlu digarisbawahi adalah kolaborasi, baik Kementerian PUPR bersama Kemenkeu atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kolaborasi seperti ini mesti menjadi landasan kita untuk bekerja. Kami di Kementerian PUPR meyakini bahwa tidak ada kerja yang bisa kita tuntaskan tanpa kolaborasi, karena sesungguhnya kerja itu adalah resultate dari interaksi kita bersama," katanya dalam sambutan acara Evaluasi dan Apresiasi Penyelesaian Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2021 serta Strategi Persiapan Pelaksanaan Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2022 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/12/2021).
Menurut Zaenal Fatah, semua usaha sinergi dan koordinasi adalah ikhtiar untuk membangun jembatan pengertian yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian target sertifikasi BMN berupa tanah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, usulan sementara nominatif sertifikasi BMN Kementerian PUPR pada 2022 sebanyak 15.608 bidang.
"Insyaallah dengan cara kerja yang terus kita lakukan perbaikan, tahun depan kita akan menjadi juara. Juara dari kita sendiri karena kita menentukan target yang besar dan Insya Allah kita akan berjaya sebagaimana tahun ini," ujarnya.
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR atas upaya dan kerja keras dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah untuk 2021. Selanjutnya tetap dipertahankan dan ditingkatkan untuk pelaksanaan 2022 guna mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Sertifikasi BMN berupa tanah menjadi penting ketika ada proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menggunakan tanah BMN, karena dalam tahapan final business case mensyaratkan tanah yang bersertifikat guna memitigasi proyek," tuturnya.
Kementerian PUPR merupakan Kementerian yang mengelola aset BMN terbesar. Secara total jumlah aset BMN Kementerian PUPR pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Audited mencapai 2.217,82 triliun dari nilai 7.470,19 triliun. Nilai ini setara dengan 29,69 persen dari seluruh nilai BMN kementerian/lembaga.
Kementerian PUPR juga mendominasi pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah dalam 3 tahun terakhir dengan rata-rata 84,5 persen yakni tahun 2019 sebanyak 4.876 bidang dari total BMN berupa tahan secara nasional 6.900 bidang, tahun 2020 sebanyak 7.205 bidang dari 7.870 bidang, dan tahun 2021 sebanyak 22.686 bidang dari 24.837 bidang.
Lihat Juga :
