Anggota Legislatif Partai Perindo Diminta Kenali Medan dan Kuasai Data
Jum'at, 10 Desember 2021 - 21:18 WIB
loading...
Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Foto/Carlos Roy
A
A
A
JAKARTA - Seluruh kader legislatif Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) diminta untuk mengenal medan perang, memiliki semangat tarung, dan menguasai data. Hal ini dikatakan Ketua Bersama Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Perindo , Ferry Kurnia Rizkiansyah.
Baca juga: Hadiri Silatnas Perindo, Ketua KPK: Biaya Politik Mahal Jadi Asal Muasal Korupsi
Menurutnya, apabila seluruh kader Partai Perindo memiliki kecakapan tersebut ia meyakini, Perindo bisa melewati ambang batas Parliamentary Threshold empat persen dan dapat lolos ke parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2024.
Baca juga: Ada Hak Imunitas, Kemendagri Minta Anggota Dewan Perindo Berani Suarakan Aspirasi Rakyat
Ferry mengemukakan pendapatnya itu Dalam diskusi sesi keempat bimbingan teknis Partai Perindo 2021 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia, di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).
"Di konvensi rakyat Partai Perindo, saya diamanahkan sebagai anggota dewan Nasional atau dewan pengarah. Ini salah satu proses menuju Pemilu 2024. Bapak dan ibu adalah bagian dari sejarah yang sudah menjadi anggota legislatif," ujar Ferry.
"Bagaimana kita mendesain mekanisme menjadi kesejahteraan. Pemilu dan demokrasi pada hakikatnya untuk kesejahteraan. Bagaimana leader membawa kesejahteraan. Desain sebuah negara bukan kepentingan sosial ekonomi budaya semata, tapi mekanisme politik dan pemilu," tambahnya.
Ia menekankan pada proses verifikasi pemilu, yang harus dihadapi Perindo dalam beberapa waktu kedepan memerlukan sinergitas dengan anggota legislatif.
"Bagaimana anggota legislatif ini menjadi bagian terpenting dalam proses verifikasi, syarat 1/1000 di tingkat kabupaten kota, verifikasi administrasi dan faktual ini penting. Pemilih (basis massa) dan peserta pemilu harus satu frekuensi," terang Ferry.
Lebih lanjut diungkapan Ferry, elektoral harus dipahami oleh para calon legislatif dari awal sampai proses pemenangan dalam tata kelola pemilu.
"Elektoral Justice juga menjadi penting. Dalam konteks kepemiluan itu soal data, bagaimana anggota legislatif dapat menguasai data. Dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tidak berubah," ungkapnya.
"Namun ada konteks strategis seperti Presidential Thereshold, Parlementary Thereshold, campaign, itu isu strategis. Yang harus dicermati adalah verifikasi partai. Sedang disiapkan DPP, DPD, dan DPC," sambungnya.
Kata dia, untuk mencapai mekanisme pencalonan harus inklusif, transparan, dan menjalankan proses demokrasi dengan baik sehingga terlahir konvensi rakyat calon legislatif.
"Ini menjadi ruang bagi Perindo. Tidak ada satu parpol melakukan ini, baik partai besar parlemen maupun partai baru. Anggota legislatif yang sebelumnya bisa menjadi katalisator. Tidak perlu merasa tersaingi, asalkan di wilayah sudah terjaga dengan baik," tegasnya.
"Terkait perhitungan suara yang ada, saya rasa tidak akan banyak perubahan bila dari regulasi PKPU tidak ada perubahan. Tapi ada catatan penting dimana kita harus memahami dan mengantisipasi ada desain untuk menyederhanakan kertas suara, C1 Plano, dan aplikasi si Rekap yang mungkin diberlakukan di Pemilu 2024," ucap Ferry.
Ia menekankan logistik memang penting, tapi penguasaan data amat penting lagi untuk para anggota legislatif Partai Perindo di lapangan. Penguasaan data tersebut dimulai dari mekanisme pemilu digital, perhitungan suara, menterjemahkan suara menjadi kursi, dan proses kepemiluan lainnya.
"Kita harus menggalang kekuatan. Semoga harapan bapak Ketum menambah jumlah anggota legislatif kita ditingkat Provinsi kabupaten kota dari 408 menjadi 2.500 dapat terwujud," lanjutnya.
"Kita harus mengenali diri kita, kita harus mengenal lawan kita, dan Medan perang kita (desain pemilu tertulis dan tidak tertulis). Kita harus menguasai data maka dia akan memenangkan dapil-dapil ke suara kursi bapak ibu sekalian," tutup Ferry.
Baca juga: Hadiri Silatnas Perindo, Ketua KPK: Biaya Politik Mahal Jadi Asal Muasal Korupsi
Menurutnya, apabila seluruh kader Partai Perindo memiliki kecakapan tersebut ia meyakini, Perindo bisa melewati ambang batas Parliamentary Threshold empat persen dan dapat lolos ke parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2024.
Baca juga: Ada Hak Imunitas, Kemendagri Minta Anggota Dewan Perindo Berani Suarakan Aspirasi Rakyat
Ferry mengemukakan pendapatnya itu Dalam diskusi sesi keempat bimbingan teknis Partai Perindo 2021 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia, di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).
"Di konvensi rakyat Partai Perindo, saya diamanahkan sebagai anggota dewan Nasional atau dewan pengarah. Ini salah satu proses menuju Pemilu 2024. Bapak dan ibu adalah bagian dari sejarah yang sudah menjadi anggota legislatif," ujar Ferry.
"Bagaimana kita mendesain mekanisme menjadi kesejahteraan. Pemilu dan demokrasi pada hakikatnya untuk kesejahteraan. Bagaimana leader membawa kesejahteraan. Desain sebuah negara bukan kepentingan sosial ekonomi budaya semata, tapi mekanisme politik dan pemilu," tambahnya.
Ia menekankan pada proses verifikasi pemilu, yang harus dihadapi Perindo dalam beberapa waktu kedepan memerlukan sinergitas dengan anggota legislatif.
"Bagaimana anggota legislatif ini menjadi bagian terpenting dalam proses verifikasi, syarat 1/1000 di tingkat kabupaten kota, verifikasi administrasi dan faktual ini penting. Pemilih (basis massa) dan peserta pemilu harus satu frekuensi," terang Ferry.
Lebih lanjut diungkapan Ferry, elektoral harus dipahami oleh para calon legislatif dari awal sampai proses pemenangan dalam tata kelola pemilu.
"Elektoral Justice juga menjadi penting. Dalam konteks kepemiluan itu soal data, bagaimana anggota legislatif dapat menguasai data. Dalam UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tidak berubah," ungkapnya.
"Namun ada konteks strategis seperti Presidential Thereshold, Parlementary Thereshold, campaign, itu isu strategis. Yang harus dicermati adalah verifikasi partai. Sedang disiapkan DPP, DPD, dan DPC," sambungnya.
Kata dia, untuk mencapai mekanisme pencalonan harus inklusif, transparan, dan menjalankan proses demokrasi dengan baik sehingga terlahir konvensi rakyat calon legislatif.
"Ini menjadi ruang bagi Perindo. Tidak ada satu parpol melakukan ini, baik partai besar parlemen maupun partai baru. Anggota legislatif yang sebelumnya bisa menjadi katalisator. Tidak perlu merasa tersaingi, asalkan di wilayah sudah terjaga dengan baik," tegasnya.
"Terkait perhitungan suara yang ada, saya rasa tidak akan banyak perubahan bila dari regulasi PKPU tidak ada perubahan. Tapi ada catatan penting dimana kita harus memahami dan mengantisipasi ada desain untuk menyederhanakan kertas suara, C1 Plano, dan aplikasi si Rekap yang mungkin diberlakukan di Pemilu 2024," ucap Ferry.
Ia menekankan logistik memang penting, tapi penguasaan data amat penting lagi untuk para anggota legislatif Partai Perindo di lapangan. Penguasaan data tersebut dimulai dari mekanisme pemilu digital, perhitungan suara, menterjemahkan suara menjadi kursi, dan proses kepemiluan lainnya.
"Kita harus menggalang kekuatan. Semoga harapan bapak Ketum menambah jumlah anggota legislatif kita ditingkat Provinsi kabupaten kota dari 408 menjadi 2.500 dapat terwujud," lanjutnya.
"Kita harus mengenali diri kita, kita harus mengenal lawan kita, dan Medan perang kita (desain pemilu tertulis dan tidak tertulis). Kita harus menguasai data maka dia akan memenangkan dapil-dapil ke suara kursi bapak ibu sekalian," tutup Ferry.
(maf)
Lihat Juga :
