Hadiri Silatnas Perindo, Ketua KPK: Biaya Politik Mahal Jadi Asal Muasal Korupsi
Jum'at, 10 Desember 2021 - 15:25 WIB
loading...
A
A
A
Firli mengungkapkan, pihak sponsor inilah yang nantinya meminta bagian proyek dari sejumlah program anggaran pemerintah daerah untuk calon legislatif atau pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat. "Jadi jika kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka APBN harus sepenuhnya untuk rakyat, tidak boleh satupun dikorupsi," tegasnya.
Firli menilai, sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, kata Firli, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 triliun. "Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tegasnya.
Firli mencontohkan, kebiasaan yang ada saat ini apabila para pelaku usaha mau meminta izin harus melakukan suap, harus ada gratifikasi. Jika tidak ada uang maka tidak ada izin yang keluar dari eksekutif dan legislatif. "Apakah regulasi kita sudah cukup efektif untuk tidak membuat ada tindakan koruptif. Apakah tata kelola anggaran kita sudah mampu mencegah tindakan korupsi," kata Firli Bahuri dengan nada bertanya.
Firli menganalogikan pemberantasan korupsi itu seperti permainan orkestra, di seluruh kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. ”Korupsi adalah musuh kita bersama. Seperti masyarakat melawan Covid-19. Jadi tugas pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja tapi seluruh masyarakat. Kalau seluruh masyarakat bersatu melawan korupsi maka dalam setahun bisa diberantas seluruh korupsi di Indonesia," katanya.
Firli menambahkan seluruh partai politik harus menekan pakta integritas bebas korupsi untuk mewujudkan pilkada bebas korupsi."Bagaimana menghentikan korupsi di seluruh sendi kehidupan bangsa bernegara. Dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi anggaran tidak boleh ada korupsi. Jika kita tidak menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah contoh sebagai orang baik," ucapnya.
Firli menilai, sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, kata Firli, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 triliun. "Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tegasnya.
Firli mencontohkan, kebiasaan yang ada saat ini apabila para pelaku usaha mau meminta izin harus melakukan suap, harus ada gratifikasi. Jika tidak ada uang maka tidak ada izin yang keluar dari eksekutif dan legislatif. "Apakah regulasi kita sudah cukup efektif untuk tidak membuat ada tindakan koruptif. Apakah tata kelola anggaran kita sudah mampu mencegah tindakan korupsi," kata Firli Bahuri dengan nada bertanya.
Firli menganalogikan pemberantasan korupsi itu seperti permainan orkestra, di seluruh kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. ”Korupsi adalah musuh kita bersama. Seperti masyarakat melawan Covid-19. Jadi tugas pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja tapi seluruh masyarakat. Kalau seluruh masyarakat bersatu melawan korupsi maka dalam setahun bisa diberantas seluruh korupsi di Indonesia," katanya.
Firli menambahkan seluruh partai politik harus menekan pakta integritas bebas korupsi untuk mewujudkan pilkada bebas korupsi."Bagaimana menghentikan korupsi di seluruh sendi kehidupan bangsa bernegara. Dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi anggaran tidak boleh ada korupsi. Jika kita tidak menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah contoh sebagai orang baik," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
