Kepala BPIP Tekankan Pentingnya Pancasila sebagai Falsafah Negara
loading...
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menekankan pentingnya Pancasila sebagai falsafah negara. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Yudian Wahyudi menekankan pentingnya Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Hal ini disampaikan Yudian Wahyudi dalam rangkaian acara Diklatpimnas II yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama, 6-12 Desember 2021, di Serang, Banten, Rabu (8/12/2021). Peserta diklatpimnas adalah calon pemimpin masa depan yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih oleh para peserta Diklatpimnas II yang diproyeksi bakal menjadi pemimpin masa depan yang mumpuni.
Baca juga: Pesan Kepala BPIP untuk Siswa di SPN Bukit Kaba
Dalam catatan sejarah, kata Yudian, banyak negara pasca perang dunia kedua terpecah belah, namun kondisi ini tidak dialami Indonesia. Yudian menjelaskan, semangat kesatuan dan persatuan tidak lahir begitu saja, tetapi muncul karena perjuangan dari para pahlawan serta kerelaan 54 wilayah kesultanan Nusantara untuk bersatu.
"Belum pernah terjadi penguasa-penguasa lokal, begitu dengan ikhlasnya menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya. Kecuali di Indonesia," kata Yudian dalam Diklatpimnas II dengan tema 'Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital'.
Yudian pun menganalogikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini seperti fathul makkah, yaitu revolusi tidak berdarah pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Untuk itu, Yudian menyatakan bangsa kita perlu berterimakasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa pendahulu yang meneladani jejak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan revolusi tidak berdarah demi mewujudkan cita-cita politik bangsa Indonesia.
Baca juga: Kepala BNPT Sebut Pancasila Vaksin Paling Ampuh Basmi Virus Radikalisme
Alasan diatas menjadi pertimbangan kuat bagi bangsa Indonesia agar tidak meragukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia, apalagi berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Selain itu, kata Yudian, adanya pengakuan internasional terhadap pancasila sebagai alat pemersatu bangsa juga menguatkan.
"Beda halnya dengan Taliban, kalau Taliban ini memenangkan revolusi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pengakuan," tegas Yudian membandingkan.
Terakhir, dikatakan Yudian, pancasila sebagai konsensus nasional bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti ideologi pancasila ini dengan ideologi lain."Kita semua sudah sepakat, konsensus bahwa kita ini negara pancasila," tegasnya.
Diklatpimnas berlangsung sepekan, 6-12 Desember 2021. Selain Kepala BPIP Yudian Wahyudi, narasumber diklatpimnas adalah Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Hal ini disampaikan Yudian Wahyudi dalam rangkaian acara Diklatpimnas II yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kementerian Agama, 6-12 Desember 2021, di Serang, Banten, Rabu (8/12/2021). Peserta diklatpimnas adalah calon pemimpin masa depan yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih oleh para peserta Diklatpimnas II yang diproyeksi bakal menjadi pemimpin masa depan yang mumpuni.
Baca juga: Pesan Kepala BPIP untuk Siswa di SPN Bukit Kaba
Dalam catatan sejarah, kata Yudian, banyak negara pasca perang dunia kedua terpecah belah, namun kondisi ini tidak dialami Indonesia. Yudian menjelaskan, semangat kesatuan dan persatuan tidak lahir begitu saja, tetapi muncul karena perjuangan dari para pahlawan serta kerelaan 54 wilayah kesultanan Nusantara untuk bersatu.
"Belum pernah terjadi penguasa-penguasa lokal, begitu dengan ikhlasnya menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya. Kecuali di Indonesia," kata Yudian dalam Diklatpimnas II dengan tema 'Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital'.
Yudian pun menganalogikan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini seperti fathul makkah, yaitu revolusi tidak berdarah pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Untuk itu, Yudian menyatakan bangsa kita perlu berterimakasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa pendahulu yang meneladani jejak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan revolusi tidak berdarah demi mewujudkan cita-cita politik bangsa Indonesia.
Baca juga: Kepala BNPT Sebut Pancasila Vaksin Paling Ampuh Basmi Virus Radikalisme
Alasan diatas menjadi pertimbangan kuat bagi bangsa Indonesia agar tidak meragukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia, apalagi berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Selain itu, kata Yudian, adanya pengakuan internasional terhadap pancasila sebagai alat pemersatu bangsa juga menguatkan.
"Beda halnya dengan Taliban, kalau Taliban ini memenangkan revolusi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pengakuan," tegas Yudian membandingkan.
Terakhir, dikatakan Yudian, pancasila sebagai konsensus nasional bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti ideologi pancasila ini dengan ideologi lain."Kita semua sudah sepakat, konsensus bahwa kita ini negara pancasila," tegasnya.
Diklatpimnas berlangsung sepekan, 6-12 Desember 2021. Selain Kepala BPIP Yudian Wahyudi, narasumber diklatpimnas adalah Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
(abd)
Explore More