Tuntutan Mati Terdakwa Asabri Jadi Bukti Jaksa Agung Tak Berwacana
loading...
Tuntutan hukuman mati Kejagung kepada terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat, menjadi bukti komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin, berantas korupsi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Tuntutan hukuman mati Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat, menjadi bukti komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin, berantas korupsi. Apresiasi ini disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho.
Hibnu menilai, tuntutan mati ini satu langkah yang serius dari Jaksa Agung untuk pemberantasan korupsi yang saat ini menurutnya, dalam kondisi stagnan.
Ia menilai, meredupnya kinerja KPK membuat harapan masyarakat kini bertumpu pada Kejaksaan dan Kepolisian. Masyarakat sangat menanti jaksa melakukan tindakan yang lebih tegas, sehingga ke depan korupsi akan turun.
"Ini kan stagnan, naik sedikit, IPK naik sedikit. Kemudian turun, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, tuntutan hukuman mati harus dilihat dari segi normatif sebagai sebagai bentuk pencegahan, agar orang lain tidak bisa melakukan tindakan korupsi.
Kemudian, tuntutan pidana mati karena begitu besar kerugian negara pada situasi kondisi di mana sedang dalam keadaan 'kriris ekonomi', krisis bencana alam, krisis kesehatan dan sebagainya, ini yang sangat disayangkan.
"Karena itu, langkah Kejaksaan Agung melakukan penuntutan itu banyak dimensi. Dimensi pencegahan, dimensi normatifnya dipikirkan juga," ujarnya.
Hibnu berharap, dengan langkah ini ada keberanian dari hakim untuk bisa menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh Jaksa Agung.
"Saya kira ini suatu perkembangan baru dan perlu dicoba. Jadi jangan hanya kasus narkotika saja," tegasnya.
Ia mengatakan, jika politik hukumnya adalah sebagai pencegahan dalam rangka extra ordinary crime, maka penindakannya juga extra ordinary crime. Yaitu, langkah-langkah untuk melakukan suatu penuntutan pidana mati.
Hibnu menegaskan dalam hal politik hukum pemberantasan korupsi, harus ada suatu integritas, integralisasi antara sesama penegak hukum.
"Tuntutan jaksa, hakim harus seirama. Kalau tidak percuma keinginan seperti itu. Kita harus mendukung, kita masyarakat mendukung Kejaksaan dan hakim," tutupnya.
Hibnu menilai, tuntutan mati ini satu langkah yang serius dari Jaksa Agung untuk pemberantasan korupsi yang saat ini menurutnya, dalam kondisi stagnan.
Ia menilai, meredupnya kinerja KPK membuat harapan masyarakat kini bertumpu pada Kejaksaan dan Kepolisian. Masyarakat sangat menanti jaksa melakukan tindakan yang lebih tegas, sehingga ke depan korupsi akan turun.
"Ini kan stagnan, naik sedikit, IPK naik sedikit. Kemudian turun, jadi tidak ada perkembangan yang signifikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, tuntutan hukuman mati harus dilihat dari segi normatif sebagai sebagai bentuk pencegahan, agar orang lain tidak bisa melakukan tindakan korupsi.
Kemudian, tuntutan pidana mati karena begitu besar kerugian negara pada situasi kondisi di mana sedang dalam keadaan 'kriris ekonomi', krisis bencana alam, krisis kesehatan dan sebagainya, ini yang sangat disayangkan.
"Karena itu, langkah Kejaksaan Agung melakukan penuntutan itu banyak dimensi. Dimensi pencegahan, dimensi normatifnya dipikirkan juga," ujarnya.
Hibnu berharap, dengan langkah ini ada keberanian dari hakim untuk bisa menjatuhkan seperti yang dilakukan oleh Jaksa Agung.
"Saya kira ini suatu perkembangan baru dan perlu dicoba. Jadi jangan hanya kasus narkotika saja," tegasnya.
Ia mengatakan, jika politik hukumnya adalah sebagai pencegahan dalam rangka extra ordinary crime, maka penindakannya juga extra ordinary crime. Yaitu, langkah-langkah untuk melakukan suatu penuntutan pidana mati.
Hibnu menegaskan dalam hal politik hukum pemberantasan korupsi, harus ada suatu integritas, integralisasi antara sesama penegak hukum.
"Tuntutan jaksa, hakim harus seirama. Kalau tidak percuma keinginan seperti itu. Kita harus mendukung, kita masyarakat mendukung Kejaksaan dan hakim," tutupnya.
(maf)
Explore More