Gabung Konvensi Rakyat Partai Perindo, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Bacaleg
Jum'at, 03 Desember 2021 - 21:34 WIB
loading...
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjosecara resmi meluncurkan Konvensi Rakyat berbasis digital Partai Perindo, Kamis (25/11/2021). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite Eksekutif Konvensi Rakyat Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan sejumlah syarat bagi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Pemilu 2024 . Nantinya, para bacaleg harus mendapat dukungan 100 dukungan anggota DPR RI di pra tahapan.
Hal itu terungkap ketika dirinya menjadi narasumber dalam Webinar bertajuk "Konvensi Rakyat: Jalan Baru Menuju Demokrasi yang Lebih Sehat", Jumat (3/12/2021). Baca juga: Berbeda dari Rekrutmen Parpol, Konvensi Rakyat Perindo Pastikan Keikutsertaan Publik
"Bagaimana persyaratannya untuk menjaring satu dukungan untuk dukungan DPR RI 100 anggota dan ini harus anggota. Jadi bagaimana caleg yang notabene juga anggota harus merekrut anggotanya," tuturnya.
Kemudian, untuk DPRD tingkat provinsi dibutuhkan 50 orang dukungan, sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 25 orang. Hal di atas, kata Ferry, tiada lain untuk memastikan bahwa mereka yang terjaring memiliki kualitas.
"Untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul mumpuni dan bisa diterima masyarakat pendukung dan pemilihnya," jelasnya.
Sedikitnya, terdapat dua tahapan pra konvensi. Tahap pertama dimulai pada 25 November hingga bulan Mei 2022 dan tahap kedua 1 Juni sampai dengan 16 Agustus 2022.
Lebih jauh dikatakan Ferry, ketika kandidat bacaleg lolos pembobotan nilai oleh Dewan Panel, persetujuan DPP, DPW, DPD kemudian tahap E-Voting yang bersifat terbuka, bacaleg wajib mengumpulkan syarat minimal 2.500 bacaleg DPR RI, 1.500 bacaleg DPRD Provinsi, 500 bacaleg DPRD Kabupaten/Kota.
"Inilah menjadi poin yang sangat penting yang perlu diupayakan teknikalitasnya, salam artian bagaimana mekanisme ini dijaring. Sehingga akan berimplikasi terhadap yang dilakukan parpol di 2024 mendatang," katanya. Baca juga: Siapa Pun Boleh Daftar Jadi Wakil Rakyat, Susaningtyas Nefo Kertapati: Konvensi Rakyat Partai Perindo Bukan Basa Basi
Sebagaimana diketahui, Konvensi Rakyat ditutup Maret-April 2023. Selanjutnya, dapil dan proses Konvensi Rakyat akan mengikuti ketentuan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan penyelenggara Pemilu (KPU dan KPUD).
Hal itu terungkap ketika dirinya menjadi narasumber dalam Webinar bertajuk "Konvensi Rakyat: Jalan Baru Menuju Demokrasi yang Lebih Sehat", Jumat (3/12/2021). Baca juga: Berbeda dari Rekrutmen Parpol, Konvensi Rakyat Perindo Pastikan Keikutsertaan Publik
"Bagaimana persyaratannya untuk menjaring satu dukungan untuk dukungan DPR RI 100 anggota dan ini harus anggota. Jadi bagaimana caleg yang notabene juga anggota harus merekrut anggotanya," tuturnya.
Kemudian, untuk DPRD tingkat provinsi dibutuhkan 50 orang dukungan, sedangkan di tingkat DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 25 orang. Hal di atas, kata Ferry, tiada lain untuk memastikan bahwa mereka yang terjaring memiliki kualitas.
"Untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul mumpuni dan bisa diterima masyarakat pendukung dan pemilihnya," jelasnya.
Sedikitnya, terdapat dua tahapan pra konvensi. Tahap pertama dimulai pada 25 November hingga bulan Mei 2022 dan tahap kedua 1 Juni sampai dengan 16 Agustus 2022.
Lebih jauh dikatakan Ferry, ketika kandidat bacaleg lolos pembobotan nilai oleh Dewan Panel, persetujuan DPP, DPW, DPD kemudian tahap E-Voting yang bersifat terbuka, bacaleg wajib mengumpulkan syarat minimal 2.500 bacaleg DPR RI, 1.500 bacaleg DPRD Provinsi, 500 bacaleg DPRD Kabupaten/Kota.
"Inilah menjadi poin yang sangat penting yang perlu diupayakan teknikalitasnya, salam artian bagaimana mekanisme ini dijaring. Sehingga akan berimplikasi terhadap yang dilakukan parpol di 2024 mendatang," katanya. Baca juga: Siapa Pun Boleh Daftar Jadi Wakil Rakyat, Susaningtyas Nefo Kertapati: Konvensi Rakyat Partai Perindo Bukan Basa Basi
Sebagaimana diketahui, Konvensi Rakyat ditutup Maret-April 2023. Selanjutnya, dapil dan proses Konvensi Rakyat akan mengikuti ketentuan dan jadwal Pemilu yang ditetapkan penyelenggara Pemilu (KPU dan KPUD).
(kri)
Lihat Juga :
