Soal Parliamentary Threshold 7%, PKS Sebut Kenaikan Harus Bertahap

Minggu, 07 Juni 2020 - 16:41 WIB
loading...
Soal Parliamentary Threshold...
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Menurut PKS, semestinya kenaikan ambang batas ini dilakukan secara bertahap dari satu periode ke periode berikutnya.

“Sistem presidensial, sistem yang sederhana. Naikin level sesuatu yang wajar tetapi, karena ini bab (menyangkut) nyawa suatu partai dan lainnya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada SINDO Media, Minggu (7/6/2020). (Baca juga: PAN Nilai Usulan Ambang Batas Parlemen 7% Tidak Realistis)

Karena, Mardani menjelaskan bahwa Indonesia ini khas dengan negara-negara lainnya. Negara seperti Turki punya ambang batas parlemen 10%, negara lain juga bisa tinggi. Tetapi, Indonesia ini sangat beragam, baik suku, agama dan sosiologisnya beragam dan itu semua harus direpresentasikan dalam partai yang juga beragam.

“Sehingga angka 5 persen buat PKS cukup, barengan dengan PDIP,” ucap Anggota Komisi II DPR itu.

Menurut Mardani, angka tersebut karena memang harus menaikkan ambang batas itu secara berkala dari sebelumnya 4% menjadi 5%. Agar, konsolidasi demokrasinya berjalan dan semua partai semakin meningkatkan kapasitasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
GKSR Bakal Buka Komunikasi...
GKSR Bakal Buka Komunikasi ke Pimpinan DPR dan Pemerintah soal RUU Pemilu
Bicara Ambang Batas...
Bicara Ambang Batas Parlemen, Waketum Perindo: Jangan Sampai Suara Terbuang Sia-sia!
GKSR Minta Revisi UU...
GKSR Minta Revisi UU Pemilu Libatkan Partai Non-Parlemen dan Hapus Parliamentary Threshold
Mantan Komisioner KPU...
Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %
Prabowo Tantang Lawan...
Prabowo Tantang Lawan Politik: Nggak Suka Sama Saya? Silakan Maju di 2029!
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki,...
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki, Warga Cilegon Ancam Golput di Pemilu 2029
Perlindungan Hak Konstitusional...
Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan
Rekomendasi
Buntut Dugaan Kerja...
Buntut Dugaan Kerja Paksa, Indonesia Terancam Digetok Tarif Baru dari AS
Bos NATO: Ukraina Menang...
Bos NATO: Ukraina Menang Perang, Rusia Semakin Putus Asa!
Ayo Belajar Cara Investasi...
Ayo Belajar Cara Investasi ETF di IG Live MNC Sekuritas: Investasi Simpel dengan Diversifikasi Otomatis
Berita Terkini
Sony Sanjaya Tulis Pesan...
Sony Sanjaya Tulis Pesan untuk Kepala BGN Nanik S Deyang Sebelum Ditahan, Apa Isinya?
KPK Segel Rumah Wamen...
KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim
Dadan Hindayana Cs Tersangka...
Dadan Hindayana Cs Tersangka Korupsi, Politikus PDIP Sebut Bolak-balik Singgung Kelemahan Tata Kelola MBG
Wamen Imipas Silmy Karim...
Wamen Imipas Silmy Karim Tersangka Kasus Pemerasan Ratusan Miliar
Silmy Karim dan 7 Orang...
Silmy Karim dan 7 Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Pengurusan Dokumen Keimigrasian
Silmy Karim Ditahan...
Silmy Karim Ditahan KPK, Jabatan Wamen Imipas Segera Dicopot?
Infografis
7 Negara Penghafal Alquran...
7 Negara Penghafal Alquran Terbanyak di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved