Soal Parliamentary Threshold 7%, PKS Sebut Kenaikan Harus Bertahap

Minggu, 07 Juni 2020 - 16:41 WIB
loading...
Soal Parliamentary Threshold...
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Menurut PKS, semestinya kenaikan ambang batas ini dilakukan secara bertahap dari satu periode ke periode berikutnya.

“Sistem presidensial, sistem yang sederhana. Naikin level sesuatu yang wajar tetapi, karena ini bab (menyangkut) nyawa suatu partai dan lainnya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada SINDO Media, Minggu (7/6/2020). (Baca juga: PAN Nilai Usulan Ambang Batas Parlemen 7% Tidak Realistis)

Karena, Mardani menjelaskan bahwa Indonesia ini khas dengan negara-negara lainnya. Negara seperti Turki punya ambang batas parlemen 10%, negara lain juga bisa tinggi. Tetapi, Indonesia ini sangat beragam, baik suku, agama dan sosiologisnya beragam dan itu semua harus direpresentasikan dalam partai yang juga beragam.

“Sehingga angka 5 persen buat PKS cukup, barengan dengan PDIP,” ucap Anggota Komisi II DPR itu.

Menurut Mardani, angka tersebut karena memang harus menaikkan ambang batas itu secara berkala dari sebelumnya 4% menjadi 5%. Agar, konsolidasi demokrasinya berjalan dan semua partai semakin meningkatkan kapasitasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Dasco Pimpin Safari DPR ke Parpol Nonparlemen Minta Masukan RUU Pemilu
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Minta Masukan RUU Pemilu,...
Minta Masukan RUU Pemilu, DPR Bakal Kunjungi Parpol Parlemen dan Nonparlemen
PDIP Sudah Siap, Ganjar...
PDIP Sudah Siap, Ganjar Minta Percepat Pembahasan RUU Pemilu
Prabowo Tantang Lawan...
Prabowo Tantang Lawan Politik: Nggak Suka Sama Saya? Silakan Maju di 2029!
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki,...
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki, Warga Cilegon Ancam Golput di Pemilu 2029
Perlindungan Hak Konstitusional...
Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan
Rekomendasi
Tiru Strategi Iran,...
Tiru Strategi Iran, Ukraina Tembakkan 323 Drone ke Wilayah Rusia pada Malam Hari
Israel Intervensi Pilpres...
Israel Intervensi Pilpres Kolombia, Ini 4 Faktanya
Perkuat Daya Saing,...
Perkuat Daya Saing, LOTTE Chemical Indonesia Raih Tiga Sertifikasi ISO
Berita Terkini
Program MBG Harus Dilanjutkan,...
Program MBG Harus Dilanjutkan, Pengamat: Prabowo Ingin Wujudkan Indonesia Emas 2045
Bareskrim Limpahkan...
Bareskrim Limpahkan Laporan Terhadap Grace Natalie, Ade Armando dan Abu Janda ke Polda Metro Jaya
Periksa Hilman Latief,...
Periksa Hilman Latief, KPK Telusuri Pihak yang Inisiasi Pembagian Kuota Haji Tambahan
Ini Daftar Hakim yang...
Ini Daftar Hakim yang Bakal Mengadili Dokter Tifa dan Roy Suryo
Selesai Diperiksa Kasus...
Selesai Diperiksa Kasus Kuota Haji, Eks Dirjen PHU Hilman Latief: Diminta Keterangan Saja
Sidang Perdana Dokter...
Sidang Perdana Dokter Tifa Digelar 2 Juli 2026, Roy Suryo Tunggu Praperadilan
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved