Soal Parliamentary Threshold 7%, PKS Sebut Kenaikan Harus Bertahap

Minggu, 07 Juni 2020 - 16:41 WIB
loading...
Soal Parliamentary Threshold...
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Foto/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi soal usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang hendak menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4% menjadi 7%. Menurut PKS, semestinya kenaikan ambang batas ini dilakukan secara bertahap dari satu periode ke periode berikutnya.

“Sistem presidensial, sistem yang sederhana. Naikin level sesuatu yang wajar tetapi, karena ini bab (menyangkut) nyawa suatu partai dan lainnya,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada SINDO Media, Minggu (7/6/2020). (Baca juga: PAN Nilai Usulan Ambang Batas Parlemen 7% Tidak Realistis)

Karena, Mardani menjelaskan bahwa Indonesia ini khas dengan negara-negara lainnya. Negara seperti Turki punya ambang batas parlemen 10%, negara lain juga bisa tinggi. Tetapi, Indonesia ini sangat beragam, baik suku, agama dan sosiologisnya beragam dan itu semua harus direpresentasikan dalam partai yang juga beragam.

“Sehingga angka 5 persen buat PKS cukup, barengan dengan PDIP,” ucap Anggota Komisi II DPR itu.

Menurut Mardani, angka tersebut karena memang harus menaikkan ambang batas itu secara berkala dari sebelumnya 4% menjadi 5%. Agar, konsolidasi demokrasinya berjalan dan semua partai semakin meningkatkan kapasitasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sekjen Demokrat Buka...
Sekjen Demokrat Buka Suara soal Isu Capres Minimal Diusung 3 Partai: Belum Pernah Dibahas
Benny Harman Demokrat...
Benny Harman Demokrat Endus Potensi Rekayasa Konstitusi RUU Pemilu: Ada Bahaya yang Mengintai
Pertajam DIM RUU Pemilu,...
Pertajam DIM RUU Pemilu, DPR Buka Peluang Kunjungi NU, Muhammadiyah, hingga Walubi
Titi Anggraini Soroti...
Titi Anggraini Soroti Naskah Akademik RUU Pemilu Tak Kunjung Diterbitkan
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Dasco Pimpin Safari DPR ke Parpol Nonparlemen Minta Masukan RUU Pemilu
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Prabowo Tantang Lawan...
Prabowo Tantang Lawan Politik: Nggak Suka Sama Saya? Silakan Maju di 2029!
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki,...
15 Tahun Jalan Tak Diperbaiki, Warga Cilegon Ancam Golput di Pemilu 2029
Perlindungan Hak Konstitusional...
Perlindungan Hak Konstitusional Warga dalam Pemilu dan Pemilihan
Rekomendasi
Bangun Budaya Peduli...
Bangun Budaya Peduli Lingkungan, SDN Keranggan Tangsel Bidik Adiwiyata Nasional
Gelar Demo di Depan...
Gelar Demo di Depan Kejati Jatim, KEMAKI Sampaikan 10 Tuntutan
Esgin dan Agraus Resources...
Esgin dan Agraus Resources Sinergi Garap Potensi Investasi Hijau dan Ekonomi Karbon
Berita Terkini
Sri Radjasa Duga Ada...
Sri Radjasa Duga Ada Motif Politik di Balik Kasus Febrie Adriansyah
MAKI Bakal Ajukan Praperadilan...
MAKI Bakal Ajukan Praperadilan atas Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah dari Polri ke Kejagung
Eks Jampidsus Jadi Tersangka,...
Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Said Didu Minta Febrie Adriansyah Ungkap Semua Pihak yang Terlibat
Presiden Petisi Ahli...
Presiden Petisi Ahli Sebut Pelimpahan Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung Sesuai dengan UU Kejaksaan
Kapolri Temui Jaksa...
Kapolri Temui Jaksa Agung dan Panglima TNI, Boni Hargens Apresiasi
Prabowo Panggil Luhut...
Prabowo Panggil Luhut hingga Chatib Basri di Hambalang, Bahas Apa?
Infografis
6 Jenderal Bintang 4...
6 Jenderal Bintang 4 AS Ini Pernah Peringatkan Trump soal Risiko Perang Melawan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved