Cegah Intervensi Politik, Korpri Usul Eselon I dan II Jadi PNS Nasional
Rabu, 01 Desember 2021 - 10:39 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Menpan RB Pastikan Penerapan Digitalisasi Tak Rugikan PNS
“Daerah tertentu yang kurang maju diberi ASN-ASN terbaik. Yang pusat itu sudah punya talent poolnya. Ini cocok di bidang perencanaan pembangunan, ini cocok di bidang keuangan, ini cocok di bidang kesehatan, ini cocok di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang top-top turunkan ke daerah yang kurang bagus agar menjadi katalisator, bisa mempercepat proses di daerah itu. Kalau sekarang kan ASN dikuasai oleh daerah masing. Hebat pun dia hanya di kabupaten itu, engga pindah-pindah. Kecuali ada yang narik,” tuturnya.
Zudan menambahkan, jika nantinya kepala daerah membutuhkan eselon I dan II tinggal memesan ke Badan Talenta Nasional. Menurutnya kepala daerah tetap memiliki hak memilih.
“Ya dia tinggal pesan. Dia butuh seperti apa. Misalnya saya butuh ASN yang berempati, yang cocok untuk kepala dinas PU, dia minta ke Badan Talenta Nasional. Contoh kalau sekarang belum ada minta ke Menpan RB sama Menteri Dalam Negeri misalnya agar disiapkan. Jadi ada hak memilih tapi dari yang sudah ada ini. Kalau dia engga cocok balikin. Ya kan? Jadi kariernya terjaga,” katanya.
“Daerah tertentu yang kurang maju diberi ASN-ASN terbaik. Yang pusat itu sudah punya talent poolnya. Ini cocok di bidang perencanaan pembangunan, ini cocok di bidang keuangan, ini cocok di bidang kesehatan, ini cocok di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang top-top turunkan ke daerah yang kurang bagus agar menjadi katalisator, bisa mempercepat proses di daerah itu. Kalau sekarang kan ASN dikuasai oleh daerah masing. Hebat pun dia hanya di kabupaten itu, engga pindah-pindah. Kecuali ada yang narik,” tuturnya.
Zudan menambahkan, jika nantinya kepala daerah membutuhkan eselon I dan II tinggal memesan ke Badan Talenta Nasional. Menurutnya kepala daerah tetap memiliki hak memilih.
“Ya dia tinggal pesan. Dia butuh seperti apa. Misalnya saya butuh ASN yang berempati, yang cocok untuk kepala dinas PU, dia minta ke Badan Talenta Nasional. Contoh kalau sekarang belum ada minta ke Menpan RB sama Menteri Dalam Negeri misalnya agar disiapkan. Jadi ada hak memilih tapi dari yang sudah ada ini. Kalau dia engga cocok balikin. Ya kan? Jadi kariernya terjaga,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
