Fahri Hamzah Minta Pemerintah Buka Peluang Daerah Ajukan Capres

JAKARTA - Pemerintah diminta membuka peluang kepada daerah untuk mengajukan pasangan calon presiden ( capres ) calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden ( pilpres ). Adapun permintaan itu dari Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah.

"Pemerintah pusat jangan lagi menyumbat aspirasi dari daerah. Daerah bisa mengajukan pasangan capres-cawapresnya sendiri-sendiri," ujar Fahri Hamzah dalam acara Ngopi Bareng Fahri dengan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Cirebon di Cirebon, Jawa Barat, Senin (29/11/2021).

Menurut Fahri, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen harus dihapus karena menghambat putra-putra daerah untuk maju menjadi presiden. "Supaya dari Aceh, Papua, Cirebon, dan daerah lainnya punya capres maupun cawapres yang siap maju di pemilu. Sekali lagi, aspirasi dari daerah jangan disumbat," kata mantan wakil ketua DPR ini.



Dia menilai sudah saatnya rakyat memilih pemimpin yang memiliki kemampuan mengelola negara baik di eksekutif maupun yudikatif. "Pemilu nanti pilih pemimpin yang punya kemampuan mengelola negara yang luar biasa ini. Jangan pilih wakil rakyat yang enggak bisa ngomong, tapi hanya nerima gaji doang," tuturnya.

Dia berpendapat, seorang pemimpin di eksekutif maupun legislatif harus memiliki kemampuan dalam mengelola negara. Sehingga, dia menyarankan agar jangan asal pilih.

Sebab, kata dia, potensi dan kekayaan sumber daya alam negeri ini luar biasa, sehingga harus dikelola oleh pemimpin yang memahami tentang Indonesia agar tidak ada lagi penyimpangan. Fahri juga meminta mahasiswa lantang menyuarakan memilih pemimpin yang baik pada Pemilu 2024.

Menurut dia, ajakan memilih pemimpin yang baik itu adalah bentuk kudeta konstitutional yang diizinkan negara. "Jadi, aktivis mahasiswa itu, kalau berdemo jangan terlalu santun. Hanya bisa berkoar acung-acung spanduk saja. Tapi, sampaikan dengan gagah dan berani ajak masyarakat, mari kita pilih pemimpin yang baik," tuturnya.

Otonomi pengelolaan keuangan di daerah yang terjadi saat ini juga disoroti oleh Fahri. Menurut Fahri, otonomi pengelolaan anggaran mutlak digunakan. “Sentralisasi keuangan pun harus dihentikan," imbuhnya.

Dia melihat selama ini pemerintah pusat terlalu menikmati sentralisasi. Kata dia, harusnya setiap daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri pendapatannya.

Dengan demikian, daerah bertanggung jawab atas pengeluaran yang lebih baik. Sehingga kata kuncinya ada di sentralisasi. "Intinya, sentralisasi keuangan harus segera diakhiri," pungkasnya.