Pimpin General Debate di IPU, Puan Bicara Soal Pemerataan Vaksin hingga Transparansi DPR

Minggu, 28 November 2021 - 14:21 WIB
loading...
Pimpin General Debate...
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sesi debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol.
A A A
MADRID - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sesi debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol. Sejumlah isu dibahas oleh Puan, seperti pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi.

Puan memimpin sesi kedua general debate yang bertajuk ‘Contemporary Challenges to Democracy: Overcoming Division and Building Community’ yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021). Sebelum Puan, general debate dipimpin oleh tuan rumah, President Congress of Deputies (Parlemen) Spanyol Meritxell Batet.

Sebanyak 122 dengan 45 pimpinan parlemen hadir dalam forum organisasi parlemen dunia tersebut. Banyak negara menganggap bahwa isu ini relevan terutama pada masa pandemi, dan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” kata Puan yang berbicara dengan Bahasa Inggris di hadapan forum.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, jumlah orang kurang gizi diprediksi akan meroket lebih dari 800 juta orang tahun depan. Meski begitu, kata Puan, vaksin Covid-19 saat ini masih belum merata. “Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan saat ini dunia tengah dihadapkan pada potensi krisis pemanasan global. Menurutnya, semua negara perlu meningkatkan komitmen dalam mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim. “Pada saat yang sama, negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memberikan pembiayaan perubahan iklim,” tuturnya

Beberapa isu yang dibahas lainnya adalah mengenai krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan akibat pandemi Covid-19. Mulai dari tantangan politik, ekonomi dan sosial. “Krisis kemanusiaan akibat konflik terjadi di berbagai belahan dunia. Ketahanan demokrasi juga diperebutkan di mana Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan demokrasi,” kata Puan.

Dia mengatakan penundaan pemilu telah terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memberlakukan tindakan darurat yang membatasi kebebasan bergerak. Pada saat yang sama, kata Puan, berkembang banyaknya berita bohong yang meningkatkan polarisasi masyarakat. Hal tersebut dinilai dipicu oleh bertambahnya ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

“Tantangan-tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi. Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” tutur Puan.

Menurutnya, memperkuat demokrasi berarti demokrasi harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, seperti berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.

Puan menilai diperlukan pemerintahan yang baik selama krisis Covid-19. Tentu saja dalam hal ini termasuk peran parlemen yang tetap harus memberikan kinerja terbaik dalam mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda meski banyak tantangannya.

“Parliament must be at the heart of the efforts to strengthen democracy. Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah,” tegasnya.

Meski dalam masa krisis, parlemen disebut harus terus menjalankan fungsinya termasuk melakukan check and balance untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi Covid-19 dan menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi. Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya.

“Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ujarnya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu kemudian berbicara upaya DPR dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Puan menegaskan, DPR RI melakukan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja.

“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” paparnya.

Puan menjelaskan, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka dan transparan, kecuali ada pertimbangan khusus. DPR RI disebut telah menyatakan komitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Keterbukaan Parlemen.

“Tidak ada solusi sederhana untuk setiap tantangan demokrasi. Jalan ke depan di dunia pascapandemi tidak akan mudah. Melalui tanggung jawab bersama dan solidaritas global, saya yakin kita bisa pulih dengan lebih baik,” katanya.

Puan mengajak semua elemen untuk mengalahkan pandemi, juga untuk tumbuh lebih kuat dan membangun dunia yang lebih setara di era pasca-Covid-19. CM
(ars)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Revisi UU Polri Disahkan...
Revisi UU Polri Disahkan Jadi Undang-Undang, Pelayanan Kepolisian Diharapkan Meningkat
Wamenkum: 20 DIM RUU...
Wamenkum: 20 DIM RUU Polri Bakal Dibahas Bareng DPR
DPR dan Pemerintah Pastikan...
DPR dan Pemerintah Pastikan Tak Ada Kendala Besar saat Puncak Haji
Salat di Masjid DPR,...
Salat di Masjid DPR, Puan Harap Iduladha 2026 Jadi Momen Rajut Kepedulian Sosial
Jelang Armuzna, DPR...
Jelang Armuzna, DPR Ingatkan Pemerintah soal Layanan Konsumsi dan Transportasi
Rekomendasi
Tips MotionTrade: Kenali...
Tips MotionTrade: Kenali Hak Dasar Investor di Pasar Modal
Besok Eksekusi Lahan...
Besok Eksekusi Lahan Hotel Sultan, Sejumlah Akses Menuju GBK Ditutup
Ancam Ritel dan Perbankan,...
Ancam Ritel dan Perbankan, Penipuan 'Gift Card' Digital Kian Sulit Terdeteksi
Berita Terkini
PB PMII Serukan Persatuan...
PB PMII Serukan Persatuan Nasional, Kembalikan Intelektualitas Jadi Navigasi Gerakan
Qodari: Stimulus Tarif...
Qodari: Stimulus Tarif Transportasi Dikucurkan saat Libur Sekolah dan Nataru
Kejagung Segel Gudang...
Kejagung Segel Gudang Motor Listrik Milik BGN di Bogor
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Dharma Pongrekun Gugat...
Dharma Pongrekun Gugat UU Kesehatan, Berharap Hakim MK 'Diketuk Hatinya oleh Tuhan'
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan...
Prabowo Apresiasi Pelaksanaan Haji 2026, Beri Catatan Ini untuk Tahun Depan
Infografis
Ranking FIFA Terbaru:...
Ranking FIFA Terbaru: Argentina Gusur Spanyol di Puncak, Indonesia Meroket 4 Tingkat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved