Menakar Visi TNI Adalah Kita yang Digaungkan Jenderal Andika

JAKARTA - 'TNI Adalah Kita', itulah jargon yang menjadi visi Jenderal Andika Perkasa dalam mengemban amanah menjadi panglima TNI . Meski singkat, jargon tersebut diharapkan dapat menyatukan TNI dengan rakyat dan sekaligus mengevaluasi internal TNI.

Visi 'TNI Adalah Kita' disampaikan Jenderal Andika Perkasa saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR, Sabtu (6/11/2021). Andika menginginkan masyarakat melihat TNI sebagai organisasi apa adanya, dengan segala perbaikan, dan kekurangan yang dijalani. Lalu, sejauh mana visi-misi Jenderal Andika dengan jargon 'TNI Adalah Kita' dapat terwujud?

Pengamat pertahanan dan keamanan Mufti Makarim mengatakan, tagline atau jargon yang dipilih Jenderal Andika dalam visi-misinya adalah hal yang sangat realistis mengingat masa jabatannya hanya sekitar satu tahun.



"Masa jabatanya hanya setahun, tentu harus realistis. Makanya visi-misinya tidak muluk-muluk. Ketika dia mengggunakan tagline TNI Adalah Kita itu adalah bagian dari realistis. Artinya mengembalikan hubungan antara TNI dan masyarakat," kata Mufti saat dihubungi, Selasa (23/11/2021)

Mufti melihat sepak terjang Jenderal Andika sejak mejabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sudah banyak melakukan rintisan seperti apa yang diungkapkan dalam visi-misinya. Misalnya saja memberikan teguran dan menindak mereka yang melanggar hukum dan semena-mena kepada masyarakat yang menggunakan atribut TNI. "Kalau dilihat dari confident-nya itu sudah bagian dari perencanaan dan Beliau bisa melaksanakan hal itu," ujarnya.



Terkait konflik Papua, Mufti juga melihat bahwa Jenderal Andika tidak akan menggunakan pendekatan militer seperti apa yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Andika akan melanjutkan dialog yang beberapa tahun ini dilakukan dalam menyelesaikan masalah konflik di Papua.

"Dialog itu ada dua konteks, dialog sebagai pendekatan artinya mendengarkan aspirasi, dalam proses aspirasi ada hal yang disampaikan terkait kebijakan. Kedua, dialog sebagai paradigma baru dalam melihat persoalan, apa bisa cepat atau lambat itu dinamis. Artinya pendekatan militer bukanlah hal yang utama lagi dalam melihat konflik Papua," pungkasnya.