Agar Tepat Sasaran, Pemerintah Transformasi Penyaluran Bansos
Senin, 22 November 2021 - 13:16 WIB
loading...
Pemerintah uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Uji coba dilakukan oleh Tim Pengendali Bansos Nontunai. Foto/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mulai uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Uji coba ini dilakukan oleh Tim Pengendali Bantuan Sosial Nontunai di Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Baca juga: Kapolri Serahkan Bansos untuk Pekerja Seni Terdampak Pandemi Covid-19 di DIY
Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Herbin Manihuruk menjelaskan, integrasi bansos merupakan bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial.
"Uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai bertujuan, memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas," ujar Herbin dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
Herbin menerangkan, uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas, dan dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.
"Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking)," tuturnya.
Baca juga: Kapolri Serahkan Bansos untuk Pekerja Seni Terdampak Pandemi Covid-19 di DIY
Asisten Deputi Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Herbin Manihuruk menjelaskan, integrasi bansos merupakan bagian dari agenda reformasi perlindungan sosial.
"Uji coba transformasi digital integrasi bansos nontunai bertujuan, memperbaiki penyaluran bansos sehingga lebih efisien, tepat sasaran, memudahkan penerima manfaat, dan meningkatkan akuntabilitas," ujar Herbin dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
Herbin menerangkan, uji coba dilakukan untuk mengumpulkan fakta lapangan dan membuktikan apakah skema transformasi yang direncanakan memang memudahkan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas, dan dapat diperluas secara nasional, dan bersifat jangka panjang.
"Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking)," tuturnya.
Lihat Juga :
