Masyarakat Harus Disiplin Jalankan PPKM Level 3 Akhir Tahun

JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan diterapkan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pemerintah mengambil kebijakan itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada saat libur Natal dan tahun baru ( Nataru ).

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) Ardiansyah Bahar menilai kebijakan PPKM Level 3 di akhir tahun itu harus dijalankan dengan disiplin. "Mohon pengertian dan kerja sama masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan ini dengan disiplin. Tentu kita semua berharap kondisi bisa segera normal," ujar Ardiansyah Bahar, Jumat (19/11/2021).

Menurut dia, masyarakat masih harus membatasi diri untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus positif sampai pandemi Covid-19 benar-benar berakhir. "Semoga saja dengan kedisiplinan kita saat ini, di tahun depan kita bisa kembali hidup normal," katanya.



Dia meyakini pemerintah sudah memperhitungkan secara matang dalam merencanakan untuk menerapkan kebijakan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia itu. "Apalagi jika belajar dari pengalaman bahwa memang di akhir tahun lalu terjadi lonjakan kasus dikarenakan mobilitas masyarakat yang tinggi," ungkapnya.

Selain itu, menurut Ardiansyah, kebijakan turunan dari PPKM Level 3 itu perlu melihat kondisi di setiap daerah. Maka itu, kata dia, pemerintah harus membuat kebijakan lokal berbasis data.

"Jumlah pemeriksaan, tingkat penularan, angka kematian, kesiapan fasilitas kesehatan, dan tingginya vaksinasi di suatu daerah harus menjadi dasar-dasar dalam membuat kebijakan," imbuhnya.



Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Laura Navika Yamani juga menilai positif rencana pemerintah menerapkan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. "Saya rasa ini juga langkah mungkin bagus ya untuk meminimalisir," kata Laura.

Namun, dia juga menilai perlunya sosialisasi ke masyarakat sebelum kebijakan itu diterapkan. "Nah ini harus disosialisasikan kembali ke masyarakat, takutnya masyarakat lupa apa yang dimaksud dengan PPKM Level 3, apa yang hal enggak boleh dilakukan dan apa yang boleh," ujar Laura.

Kemudian, dia mengatakan 3 T secara acak juga diperlukan, termasuk pengawasannya. "Kemudian dipersiapkan kalau positif tempat-tempat isolasi mana yang bisa digunakan yang dekat dengan area tadi," pungkasnya.



Dukungan terhadap rencana pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Level 3 itu pun datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). "Kenapa IDI mendukung? Karena sudah berkali-kali setiap ada pergerakan ada mobilitas yang tinggi libur ini itu selalu memicu penularan dan lonjakan kasus, ini yang harus dijaga," kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M. Faqih.

Sehingga, masyarakat diminta menyadari pentingnya kebijakan pemerintah tersebut. "Daripada terjadi ledakan kasus seperti kemarin, maka memang bijak pada saat mobilitasnya tinggi itu remnya dipasang lagi, kalau endak kita khawatir ledakannya nanti muncul seperti di bulan Mei, Juni, Juli kemarin sampai Agustus, itu kan luar biasa itu yang meninggal banyak," ujarnya.

Selain itu, dia juga menilai rencana kebijakan pemerintah itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar bisa dipahami dengan baik. "Supaya masyarakat memahami lah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah tujuannya untuk apa, dan itu sebenarnya untuk masyarakat sendiri juga, bukan semata-mata untuk pemerintah atau tenaga kesehatan, bukan, tapi untuk masyarakat," katanya.

Selanjutnya, dia meminta pintu masuk ke Indonesia dijaga ketat. Pengetatan itu, kata dia, bukan hanya saat liburan Nataru namun selama statusnya masih pandemi. Kata dia, sejak awal IDI sudah memberikan masukan mengenai hal itu.

"Karena di luar negara kita itu, termasuk negara tetangga ya Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura itu kan lagi meningkat nih, lagi tinggi, itu jangan sampai masuk menular ke Indonesia," ungkapnya.

Dia menambahkan, Eropa, Jerman, dan Inggris juga sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19. "Apalagi kan di luar juga ada varian-varian yang di Indonesia belum masuk nih, turunan Delta, ada yang juga MIU, ada C.12, itu kan varian-varian yang belum masuk ke Indonesia, harus dijaga jangan sampai masuk," pungkasnya.