Murka Dituduh Berpolitik, Jenderal Top AD Ini Berani Gebrak Meja Pak Harto

JAKARTA - Keputusan Presiden Soeharto menunjuk Jenderal M Jusuf sebagai Panglima ABRI pada Maret 1978 mengejutkan banyak kalangan. Bukan apa-apa, Jusuf telah 13 tahun tak berdinas di militer.

Selepas menjadi Pangdam XIV Hasanuddin, jenderal bangsawan Bugis itu ditarik ke kabinet sebagai menteri perindustrian ringan oleh Presiden Soekarno. Setelah itu menteri perindustrian dasar dan menteri perdagangan. Karier itu berlanjut saat Soeharto naik takhta. Jusuf kembali dikaryakan menjadi perindustrian, tepatnya pada 6 Juni 1968. Atas dasar itu banyak orang tak menyangka ketika Soeharto mengumumkannya sebagai Panglima ABRI/Menhankam menggantikan Jenderal Maraden Panggabean.

“Dibanding Maraden Panggabean yang digantikan, dia (Jusuf) kalah lengkap karier militernya terutama di bidang staf dan teritorial. Tetapi siapa yang berani melawan kehendak Soeharto?,” kata Atmadji Sumarkidjo dalam buku Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit, dikutip Sabtu (12/11/2021).

Baca juga: Bukan KSAD, Jenderal di Kabinet Ini yang Dipilih Presiden Jadi Panglima

Dalam perjalanannya, Jusuf dikenal sebagai orang dekat Pak Harto. Kendati demikian, David Jenkins dalam tulisannya Soeharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975-1983 menggambarkan Jusuf masih sebagai ‘jenderal lingkaran luar Soeharto’.



Popularitas Jusuf sebagai orang nomor satu di ABRI melesat cepat. Dia dianggap bisa menerjemahkan tugas yang diberikan langsung oleh Soeharto yakni manunggal dengan rakyat. Tak hanya itu, mantan ajudan Kahar Muzakkar ini juga dikenal sangat dekat dengan prajurit.

Ancaman bagi Soeharto?

Popularitas itu ternyata membawa konsekuensi. Karena terlalu sukses, jaringan intelijen Soeharto yang dimotori Letjen Leonardus Benyamin Moerdani memasok informasi ke Istana. Jusuf dinilai memiliki ‘ambisi politik’.

Muncullah informasi intelijen yang menyebut niat Jusuf menggalang kekuatan internal untuk menjadi presiden. Ini terbaca dari seringnya dia mengunjungi barak-barak prajurit, serta perhatiannya yang besar terhadap kesejahteraan dan perlengkapan pasukan. “Diduga, Jenderal Jusuf sedang melakukan penggalangan kekuatan—persis yang dilakukan Jenderal Sumitro sebelum peristiwa Malari meletus. Bedanya, Sumitro berorasi di kampus-kampus,” kata A Pambudi dalam buku Sintong & Prabowo: Dari ‘Kudeta LB Moerdani’ sampai ‘Kudeta Prabowo.

Kasak-kusuk makin kencang. Jusuf bahkan dirumorkan memberikan kenaikan pangkat langsung di lapangan bagi prajurit berprestasi demi mengerek popularitasnya. Soeharto tak diam mendengar isu tersebut.

Gebrak Meja

Pada suatu malam, kata Atmadji, Soeharto mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi di Jalan Cendana, kediamannya. Pertemuan ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah kenegaraan.

Mereka yang dipanggil menghadap antara lain Mensesneg Soedharmono, Sekkab Moerdiono, Asintel Hankam Letjen Benny Moerdani, Mendagri Amirmachmud dan Jusuf. Dalam pertemuan itu Amirmachmud membuka suara tentang adanya suara-suara mengenai kopopuleran Jusuf.



Diungkit pula tentang isu ambisi politiknya. Dengan demikian, hal itu perlu ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba Jenderal Jusuf menggebrak meja dengan tangannya. “Bohong! Itu tidak benar semua!,” kata dia dengan suara keras.

“Saya ini diminta untuk jadi Menhankam/Pangab karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis. Jadi saya sendiri tidak tahu arti kemanunggalan yang Bahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan perintah itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa!”.

Murka Jenderal Jusuf membuat semua orang yang hadir di ruangan kaget. Mereka terdiam. Belum pernah ada orang yang berani menggebrak meja di hadapan Presiden Soeharto. Pak Harto yang lantas memecah kekakuan itu. Dengan nada dalam, The Smilling General itu menyudahi rapat. “Sudah, sudah! Karena suasana tidak memungkinkan lagi, rapat kita akhiri sampai sekian saja,” ujarnya.

Menurut Atmadji, peristiwa gebrak meja di hadapan presiden itu menjadi titik terendah hubungan mereka berdua. Jenderal Jusuf tidak pernah mau menghadiri rapat kabinet di Gedung Binagraha setelah itu. Pada Januari 1983 Soeharto memberitahu Jusuf bahwa akhir jabatan Pangab akan berakhir pada April. Dia sekaligus memberitahu telah menyiapkan pengganti. Sosok tersebut tak lain Benny Moerdani. Jusuf tak terkejut dengan pemberitahuan itu. Dia juga menolak saat ditawari tetap di kabinet sebagai menhankam.